Sesuai Fasilitasi Kemendagri, Perda 5/2021 Tidak Ada Sanksi Pidana

Ruslan Abdul Gani
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, H Ruslan Abdul Gani.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB, H Ruslan Abdul Gani mengatakan, sesuai dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebelum ditetapkan, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) sendiri menilai rumusan Perda dan materi muatannya tidak memuat norma perintah atau larangan, sehingga tidak diperlukan sanksi pidana.

‘’Fasilitasi itu bersifat wajib, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memiliki kewenangan merubah pasal Raperda setelah difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk ditetapkan,’’ kata Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, H Ruslan Abdul Gani, di Kantor Gubernur NTB, pada Kamis (8/7).

Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini, kata Ruslan Abdul Gani, secara filosofis dan sosiologis mengatur upaya, tindakan dan kegiatan pencegahan agar tidak terjadi perkawinan anak. ‘’Sesuai hasil fasilitasi Raperda Pencegahan Perkawinan Anak oleh Kemendagri, maka pasal sanksi dihilangkan dalam Perda Nomor 5/2021,’’ ujarnya.

Di mana, dalam Perda 5/2021 sendiri, pasal 5 sampai 12 pada Bab II bagian kedua tentang Strategi Pencegahan Perkawinan dan bagian berikutnya mengatur tentang upaya, tindakan dan kegiatan pencegahan perkawinan anak tersebut yang merujuk pada Peraturan Perundang-undangan seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak dan lainnya yang telah mengatur sanksi. Adapun pasal pendanaan tetap ada di pasal 28 yang bersumber dari APBD, namun disebutkan secara jelas di ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here