Pemprov NTB Bentuk P3AKS sebagai Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

Rakor Pokja P3AKS
Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Hj Husnanidiaty Nurdin (depan dua dari kiri) saat acara Rakor Pokja P3AKS, di Hotel Grand Legi Mataram, Senin (1/11/2021).

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 263-349 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS).

Hal ini bertujuan sebagai upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Hj Husnanidiaty Nurdin mengatakan sinergitas dan komitmen antara Pemerintah Daerah dan elemen terkait dalam hal ini anggota Kelompok Kerja P3AKS menjadi hal mutlak untuk dilakukan.

‘’Saya ingin kita semua bersinergi dalam memberikan yang terbaik bagi perempuan dan anak di Provinsi NTB. Ini akan menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah,’’ kata Hj Eny, demikian sapaan akrab Kadis DP3AP2KB NTB saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS), di Hotel Grand Legi Mataram, Senin (1/11/2021).

Selain itu, Hj Eny mengimbau kepada seluruh anggota P3AKS agar dapat memperkuat komitmen, sehingga dapat mewujudkan target bersama. ‘’Marilah kita terus perkuat komitmen untuk menyatukan pandangan, melakukan akselerasi dan konsolidasi dalam penyelenggaraan urusan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS), sehingga terbangun suatu sistem yang benar-benar memberikan manfaat di Provinsi NTB,’’ ujarnya.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here