UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp4,453 Juta Lebih

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2022 sebesar Rp4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima lima ratus tiga puluh enam rupiah). Angka ini naik tipis sekitar 0,85% atau Rp37.749 dibandingkan UMP tahun 2021 yang sebesar Rp4.416.186,548.

‘’Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp4.453.935,536,’’ kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dikutip dalam siaran pers PPID DKI Jakarta, pada Senin (22/11/2021).

Anis Baswedan menjelaskan, besaran UMP ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, mengacu pula pada pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih. ‘’Pemprov DKI Jakarta akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut,’’ ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, membeberkan hasil perhitungan penyesuaian UMP 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Di mana, berdasarkan perhitungan BPS, rata-rata penyesuaian UMP 2022 senilai 1,09%.

‘’Data Statistik Upah Minimum secara umum ya rata-rata penyesuaian upah minimum 1,09%. Saya tidak bilang bahwa ini Upah Minimum Provinsi 2022, ini rata-rata penyesuaian provinsi,’’ katanya dalam Seminar Terbuka Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara virtual, pada Senin lalu (15/11/2021).

Namun, jumlah 1,09% itu bukan berarti semua provinsi akan naik dengan nilai itu. ‘’Saya bilang tergantung nanti Gubernur yang menetapkan. Bukan berarti semua provinsi naik 1,09%. Hati-hati ya memahaminya,’’ ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah mengatakan, kondisi upah minimum di Indonesia terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pengusaha. Hal ini diukur dengan suatu metode yang disebut Kaitz Indeks. ‘’Terdapat suatu metode yang secara internasional digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya (kaitz indeks),’’ katanya di Jakarta, pada Selasa lalu (16/11/2021).

Besaran upah minimum saat ini, lanjut Menaker Ida Fauziah, hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah. Bahkan, Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari 1, di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6. ‘’Kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan,’’ ujarnya.(Sid)

Leave a Reply

Your email address will not be published.