MAKASSAR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Akselerasi penyediaan Mall Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota di tanah air terus diharapkan, termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsesl) yang baru memiliki 3 MPP. Mengingat hingga Desember 2021 lalu, tercatat baru sekitar 50 Mall Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Padahal, saat transformasi digitalisasi pemerintahan belum terbangun secara optimal, MPP menjadi kebijakan antara yang krusial sebagai rumah penghubung kehadiran negara/pemerintah dengan masyarakat.
‘’Provinsi Sulawesi Selatan baru memiliki 3 MPP yang sudah disahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yang berada di Kota Palopo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Selayar,’’ kata Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo No.269 Panaikang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Senin (31/1/2022).
Wapres Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa terdapat MPP lainnya yang sudah beroperasi seperti MPP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, namun sayangnya belum disahkan oleh KemenPAN-RB. ‘’Seharusnya sesuai dengan Peraturan Presiden 89 Tahun 2021, MPP Provinsi ini agar dialihkan ke Pemkot/Pemkab,’’ ujarnya.
Oleh sebab itu, Wapres Ma’ruf Amin berharap pada tahun 2022 ini hingga 2023 mendatang, semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, terlebih kabupaten/kota yang sudah menandatangani komitmen dengan KemenPAN-RB dapat segera menyelenggarakan MPP.
‘’Bisa mencontoh Pemerintah Daerah lain. Bagi yang belum, bisa mencari contoh dari daerah yang sudah memiliki MPP dengan metode ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi). Jika ada contoh yang bagus bisa menjadi model. Salah satu yang saya lihat daerah yang memiliki MPP bagus sekali itu Kabupaten Banyuwangi,’’ jelasnya.
Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa penyelenggaraan MPP tidak harus dengan membangun gedung baru, namun bisa mengoptimalkan sarana/prasarana yang sudah dimiliki dengan dukungan teknologi digital dan mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu Pelayanam Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Dinas PMPTSP.
‘’Kita berharap manfaat MPP bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mendorong fasilitasi UMKM untuk terus tumbuh semakin kuat dengan memberikan kemudahan penerbitan izin melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, di samping melalui penyaluran kredit usaha yang disalurkan pemerintah,’’ ungkapnya.
Menanggapi arahan Wapres Ma’ruf Amin, Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memastikan bahwa dirinya akan berupaya mewujudkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki MPP pada tahun 2022 ini hingga 2023 mendatang.
‘’Memang MPP di Sulawesi Selatan saat ini baru ada 3 yaitu di Kota Palopo, Kabupaten Barru, Kabupaten Selayar. Tentu harapannya adalah bagaimana pada 2022 hingga 2023 mendatang bisa dilaksanakan juga di 21 kabupaten/kota yang belum melaksanakan sistem MPP,’’ katanya.
Selanjutnya, Bupati Barru, Suardi Saleh mengakui bahwa keberadaan MPP tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga daerah. ‘’Terasa sekali memang kemanfaatan daripada MPP ini, masyarakat sekali datang bisa mendapatkan berbagai layanan yang ada. Bagi daerah, salah satu hasilnya tingkat investasi di Kabupaten Barru saat ini termasuk 5 besar di Sulawesi Selatan,’’ katanya.
Usai memimpin rapat, Wapres Ma’ruf Amin berkesempatan meninjau produk UKM unggulan Sulawesi Selatan di Pendopo Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Adapun UKM yang ditampilkan di antaranya berupa UKM Callodo dari Luwu Utara dengan produk permen coklat; UKM kerajinan Atap Konjo dari Bulukumba berupa produk peralatan rumah tangga dari daun lontar; UKM pengrajin Perak Borong dari Makassar dengan produk kerajinan perak; UKM Sutera Sengkang dari Wajo dengan produk kain tenun sutera; serta UKM CV Coconut Internasional Indonesia dengan produk Teh Nipah, sanrego herbal, briket, dan gula tala.
Tampak hadir dalam rapat tersebut, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro; Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya; Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika Sari; para bupati/walikota atau yang mewakili dari seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta segenap Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara, Wapres Ma’ruf Amin didampingi oleh Plt Kepala Sekretariat Wapres, Ahmad Erani Yustika; Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi, Masduki Baidlowi; Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi, M Nasir; Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan, Robikin Emhas; Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sukriansyah, serta Tim Ahli Wapres, Farhat Brachma.(Sid)