Sekda Lombok Timur Sebut Pemerintah dan Ponpes Harus Kolaborasi

Seminar
Suasana seminar yang yang dikemas dengan pola talkshow dan dipandu oleh moderator, Lalu M Kamil itu menghadirkan sejumlah narasumber, salah satunya Sekda Lotim, HM Juaini Taupik.

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sekretaris Daerah Lombok Timur (Sekda Lotim), HM Juaini Taupik mengemukakan eksistensi Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) adalah mitra yang sangat penting bagi pemerintah. Kontribusinya dalam pembangunan umat, terutama peningkatan IPM, Ponpes menempati peran strategis.

Hal itu dikemukakan Sekda Lotim, HM Juaini Taupik dalam kesempatan menjadi salah satu pembicara pada seminar bertajuk ‘’Aktualisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pesantren untuk Mewujudkan Stabilitas Sosial’’ yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Darulyatama Walmasakin (DAYAMA) Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Jum’at (25/2/2022).

HM Juaini Taupik menyebut, komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam pengembangan Ponpes di Bumi Patuh Karya ini sangat tinggi. Terbukti katanya, di era pemerintahan SUKMA, setiap tahun mengalokasikan anggaran antara Rp5 miliar sampai Rp6 miliar untuk pembinaan santri terutama yang menyelenggarakan tahfiz.

Namun demikian, kata Sekda, dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) tidaklah hanya menjadi beban pemerintah, akan tetapi harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Karenanya, diharapkan kolaborasi antara pondok pesantren dan pemerintah serta pihak-pihak lain menjadi sebuah keniscayaan.

Selain Sekda, hadir pula selaku narasumber (Narsum) pada seminar dalam rangkaian Haoliyah ke-38 Almagfurullah TGH Mutawalli Yahya Alkalimi itu, di antaranya; Sekretaris Forum Kerjasama Pondok Pesantren (FKSPP) Lotim, TGH Gunawan Ruslan Lc; Wakapolres Lotim, Kompol Agung Asmara; dan Kasi Pembinaan Pendidikan Pondok Pesantren Kantor Kemenag Lotim, H Makinuddin.

Sekretaris FKSPP Lotim, TGH Gunawan Ruslan memaparkan sejarah Pondok Pesantren (Ponpes) di Indonesia. Menurutnya, Ponpes di Indonesia lahir sebelum Indonesia terbentuk. Bahkan, rumusan berdirinya Indonesia tidak terlepas dari andil tokoh-tokoh pesantren. Untuk itu, dia menandaskan, pemerintah jangan memandang pesantren dengan sebelah mata. Secara kedudukan hukum, pemerintah baru mengakui adanya pesantren dengan diterbitkannya UU pesantren oleh Presiden Jokowi tahun 2019 lalu.

Wakapolres Lotim, Kompol Agung Asmara memaparkan, pengendalian Kamtibmas di wilayah hukum Polres Lombok Timur telah berjalan baik. Diakuinya, situasi Kamtibmas relatif berjalan lancar berkat sinergi dengan para tokoh wabilkhusus para ulama pimpinan Ponpes. Menurutnya, jumlah personel polisi di wilayah yang berpenduduk 1 juta lebih ini masih di bawah 900 orang. Tentu rasio ini tidak mampu mengkover wilayah yang luas. Karenanya, sinergi dengan Pondok Pesantren menjadi mutlak dalam memberikan penyadaran hukum bagi generasi muda khusunya.

Sementara itu, Kasi Pondok Pesntren Kantor Kemenag Lotim, H Makinuddin menguraikan kewenangan dan tanggung jawab Kemenag Lotim dalam pembinaan pendidikan Pesantren. Pihaknya, selain secara administratif mengeluarkan sertifikat operasional pesantren, juga melakukan pembinaan langsung kepada 243 jumlah Pesantren di Lotim.

Terkait pembinaan dari sisi pendanaan katanya, Kementerian Agama telah banyak mengucurkan dana. Sasarannya tentu kepada pesantren yang memenuhi kriteria. Di antaranya kriteria administratif, serta kegiatan pendidikan pesantren yang dikembangkan, juga kuantitas santri yang diasuhnya.

Seminar yang dikemas dengan pola talkshow itu dipandu oleh moderator, Lalu M Kamil yang juga wartawan media ini. Para peserta seminar yang didominasi oleh mahasiswa dari STIT Buana Mawali DA Jerowaru tampak antusias mengikuti seminar. Terbukti, hampir tidak mencukupi durasi waktu bagi para peserta melempar pertanyaan kepada para Narasumber. Hadir pula Camat Jerowaru, Kamaruddin dan Kapolsek Jerowaru, IPTU Abdul Rasyid.(Kml)

Leave a Reply

Your email address will not be published.