Sebuah Pengakuan Kisruh di Pantai Pink, Ternyata Pesanan Investor Asal Jepang

Polhut
Terlihat oknum anggota Polisi Kehutanan (Polhut) ikut serta dalam penertiban.

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pada Rabu kemarin (4/5/2022), media ini melansir berita tentang bentrokan antara pedagang di Pantai Pink dengan pasukan Satpol PP Kabupaten Lombok Timur yang terjadi H+1 Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Selasa (3/5/2022). Di mana, puluhan pedagang yang menempati kawasan pantai sebelah barat diminta paksa untuk mengosongkan areal oleh anggota Satpol PP.

Akibatnya, seluruh pedagang yang sebagian besar emak-emak itu berupaya bertahan sambil melawan aksi Satpol PP. Para emak-emak menggunakan kayu, bambu seadanya menghalau Satpol PP. Bentrokanpun tak terhindarkan, bahkan salah seorang anggota Satpol PP yang terlihat paling ganas menjadi bulan-bulanan makian emak-emak.

Selang beberapa jam setelah berita tersebut beredar di jagat maya, tiba-tiba seseorang berinisial S menelpon ke nomor wartawan media ini. Oknum tersebut mengaku ikut serta dalam peristiwa bentrokan Satpol PP dengan sejumlah pedagang, namun S membantah ada pembongkaran paksa lapak pedagang.

Menurut pengakuan S, pada H-5 Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, investor asal Jepang (tanpa menyebut nama investor, Red) yang diduga sebagai pihak yang mengklaim pemilik lahan meminta agar para pedagang ditertibkan terutama pada masa libur lebaran. S menyebutkan, yang melakukan penertiban adalah gabungan anggota Satpol PP dan Polhut (Polisi Kehutanan).

Sebuah pertanyaan besar dan ironis, lahan yang disebut masih dalam sengketa itu justru pihak investor asing yang memesan aparat dalam negeri untuk melakukan penertiban. Anehnya lagi, Polhut yang diketahui bertugas menjaga hutan, terlibat dalam penertiban masyarakat yang notabene pedagang kecil.

Sebagaimana pengakuan diungkap Danramil Keruak-Jerowaru, Kapten Inf Lalu Agus W melalui pesan WhatsApp (WA) kepada Redaksi Lomboktoday.co.id menyebutkan, pihaknya selaku unsur aparat keamanan tidak pernah dilibatkan dalam hal pengendalian keamanan di areal obyek wisata wilayah selatan khususnya dalam kasus di Pantai Pink.

Atas pemberitaan ini, sontak menuai ragam tanggapan miring dari para nitizen. Sebagian besar mengecam keras tindakan yang dinilai semena-mena terhadap rakyat kecil. Bahkan, sejumlah aktivis pemerhati rakyat kecil tengah menyusun rencana untuk mengusut tuntas insiden yang dinilainya menutup lahan rakyat untuk mengais rupiah. Ada pula yang menyebut, dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, pemerintah sudah berkonflik dengan rakyat.(Kml)

Leave a Reply

Your email address will not be published.