Bahaya! Indonesia Terancam Krisis Pangan dan Energi, Ini Instruksi Presiden Jokowi

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi.

JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Setidaknya ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, termasuk Indonesia, sehingga menekan ekonominya.

Tidak ada devisa, sehingga masuk yang namanya ”krisis ekonomi” atau krisis keuangan negara. Karena itu, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai situasi dunia yang tidak dalam kondisi normal serta mengantisipasi krisis pangan dan energi.

”Situasi ini harus betul-betul kita antisipasi, mengingat beberapa negara sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/6/2022).

Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk terus menyampaikan perkembangan situasi global saat ini kepada masyarakat, termasuk krisis yang memicu kenaikan harga komoditas pangan dan energi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk melakukan penghematan sekaligus mencegah terjadinya kebocoran pada dua sektor tersebut.

”Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah, semuanya harus dilakukan posisi-posisi seperti ini,” pintanya.

Presiden Jokowi mencontohkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi yaitu Pertamina dan PLN harus melakukan efisiensi, tidak hanya bergantung dari subsidi pemerintah.

”Jadi, terkait dengan krisis energi, baik itu yang namanya BBM, gas, solar, pertalite, pertamax, listrik, ini jangan sampai terlalu mengharapkan, utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan subsidinya di Kementerian Keuangan. Mestinya di sana juga ada upaya-upaya efisiensi. Jadi dua-duanya berjalan,” ujarnya.

Dalam jangka waktu pendek, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk meningkatkan produksi, sehingga tidak bergantung pada impor. ”Saya kira sumur-sumur minyak yang ada sekecil apapun agar didorong produksinya agar meningkat,” ucapnya.

Presiden Jokowi pun menekankan kepada peserta Sidang Kabinet Paripurna (SKP) untuk menjaga agar harga komoditas pangan dan energi di masyarakat bawah tetap stabil dan terjangkau, termasuk minyak goreng.

”Saya tadi menanyakan Bapak Menko Marinves, tanya juga pagi tadi kepada Pak Mendag yang baru, masih minta waktu dua minggu sampai satu bulan agar merata. Saya kira secepatnya memang harus kita usahakan harga itu bisa tercapai agar terjangkau oleh masyarakat bawah,” katanya.

Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dalam menghadapi peningkatan harga komoditas secara global saat ini. ”Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah, baik yang berkaitan dengan BBM, pertalite, dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus harus kita jaga,” tegasnya.

Untuk memberikan kelonggaran fiskal, Presiden Jokowi kembali menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga dan BUMN untuk melakukan belanja secara efisien. ”Saya minta kepada Kementerian/Lembaga dan BUMN ini melakukan efisiensi belanja yang sebanyak-banyaknya agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal,” pintanya.(Sid)

Leave a Reply

Your email address will not be published.