Pedagang Gorengan dan IRT Keluhkan Sulit dan Mahalnya Minyak Goreng

Sidang di PTUN Jakarta
Suasana sidang di PTUN Jakarta dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Pihak Penggugat.

Dari Sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Presiden Jokowi dan Menag di PTUN Jakarta yang diajukan oleh Sawit Watch

JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis kemarin (22/9/2022) menggelar sidang dengan Perkara Nomor 150/G/TF/2022/PTUN.JKT.

Perkara ini merupakan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi pada Maret-April 2022.

Gugatan ini diajukan oleh Sawit Watch bersama Tim Kuasa Hukum, serta didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di antaranya; Perkumpulan HuMa, WALHI Nasional, ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET.

Gugatan ini ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Perdagangan (Menag) yang dianggap gagal menjamin pasokan dan keterjangkauan minyak goreng bagi masyarakat Indonesia.

Kini agenda sidang telah memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi dari Pihak Penggugat. Hadir sebagai saksi ialah Ibu Vonny dari Bekasi dan Ibu Asmania, warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Keduanya merupakan pedagang gorengan sekaligus ibu rumah tangga (IRT) yang tentunya sangat terdampak atas terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.

“Kami mulai merasakan kenaikan harga minyak goreng serta menjadi langka untuk didapatkan adalah pada bulan puasa yaitu sekitar bulan April lalu. Minyak goreng kemasan seperti Sania dan Bimoli hilang di toko-toko, yang ada hanya merek lain seperti Fitri, Sabrina dan minyak goreng curah dengan harga yang sangat tinggi jauh dari sebelumnya, yang mana sebelumnya merek ini tidak pernah saya temui di Pulau Pari. Harga minyak goreng pada saat langka menyentuh harga Rp27.000,- Rp30.000,-/liter dari yang dulunya hanya Rp15.000,-an/liter. Melihat hal tersebut saya mengubah harga gorengan yang dulu seharga Rp5.000 mendapat 3 buah gorengan menjadi Rp5.000,- dapat 2 buah gorengan. Dampaknya pembeli jadi berkurang,” ungkap Asmania.

“Rebutan minyak goreng juga saya alami di Pulau Pari. Saat kami dapat info bahwa ada kapal pedagang toko yang berlabuh di Pulau dan ada minyak goreng di dalamnya, kami ibu-ibu langsung ke sana dan saling rebutan minyak goreng. Terkadang saat saya tidak mendapatkan minyak goreng tersebut harus berhenti berdagang gorengan. Kenaikan harga dan langkanya minyak goreng berdampak pada sepinya pembeli serta berpengaruh pada menurunnya pendapatan saya. Hal seperti ini belum pernah saya alami di tahun-tahun sebelumnya,” kata Ibu Asmania di hadapan Majelis Hakim PTUN Jakarta.

Senada dengan hal di atas, Ibu Vonny yang telah berdagang selama tiga tahun terakhir turut menambahkan, selama periode kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng pada Maret-April lalu, ia kesulitan mendapatkan minyak goreng.

”Saya harus mencari ke toko, pasar atau agen yang lokasinya jauh dari rumah saya untuk bisa menemukan minyak goreng. Itu pun sangat terbatas dan mahal harganya. Dulu saya membeli minyak goreng kemasan dua liter seharga Rp24.000 – Rp25.000,- namun saat harga naik bisa mencapai harga Rp48.000 – Rp50.000,-. Sebagai pedagang mau tidak mau saya tetap beli walau ini sangat mahal,” kata Vonny.

“Merespon kondisi ini saya menaikkan harga gorengan dari yang dulu Rp1.500,- menjadi Rp2.000,-. Sayangnya pelanggan menjadi sepi. Sehingga saya harus mengakalinya dengan kembali menurunkan ke harga semula namun dengan ukuran yang lebih kecil. Saya tetap berjualan walau pendapatan tentu berkurang. Karena hanya dengan berjualan gorengan adalah satu-satunya sumber pendapatan saya sehari-hari,” ungkap Vonny menambahkan.

Apa yang dialami dan dirasakan oleh kedua saksi dalam persidangan adalah hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya juga dirasakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia atas fenomena kelangkaan dan tingginya minyak goreng yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Sawit Watch menyadari tidak ada terlambat pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan oleh Menteri Perdagangan (Menag) dan Presiden Republik Indonesia atas kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dari apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini seadil-adilnya.

Oleh karena itu, Menteri Perdagangan dan Kepala Pemerintah Presiden Republik Indonesia, tidak hanya memikul tanggung jawab atas krisis minyak goreng di awal tahun 2022. Mereka juga harus memikul bagian dari tanggung jawab dan dampak atas kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di Indonesia.

Dengan hadirnya gugatan ini diharapkan dapat menjadi momentum atas pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

Negara harus hadir dalam menjamin ketersediaan bahan pokok masyarakat sebagai konsumen, termasuk di dalamnya adalah ketersediaan dan stabilnya harga minyak goreng sebagai salah satu bahan pokok sehari-hari.

Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Penggugat.(Sid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *