Ini Cara Konjen RRT di Denpasar Promosikan Kerjasama Antara Tiongkok dan Indonesia

Zoom meeting
Suasana konferensi pers via zoom meeting dengan Konjen RRT di Denpasar, Zhu Xinglong, pada Senin (26/9/2022).

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) kaya akan sumber daya alam dan pariwisata, serta memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Perkembangan hubungan Tiongkok – Indonesia telah membawa peluang besar bagi kerja sama kedua negara di tingkat daerah.

Lantas bagaimana cara mempromosikan kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia, khususnya dengan Provinsi Bali, NTB dan NTT, yang menjadi wilayah kerja kantor Konsulat Jenderal (Konjen) RRT di Denpasarpada periode pasca pandemic Covid-19 ini?

Zhu Xinglong mengaku sejak bertugas sebagai Konsul Jenderal (Konjen) RRT di Denpasar, dirinya secara aktif menjalin hubungan baik dengan teman-teman Bali, NTB dan NTT, dan berupaya untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama antara Tiongkok dan tiga provinsi tersebut di bidang pencegahan pandemi, pendidikan, sosial budaya, dan kemakmuran masyarakat.

‘’Tidak sia-sia upaya kami, telah membuahkan hasil yang nyata,’’ kata Konjen RRT di Denpasar, Zhu Xinglong kepada wartawan saat konferensi pers via zoom meeting, pada Senin (26/9/2022).

Bali, lanjut Zhu Xinglong, telah menjalin atau sedang merundingkan hubungan sister province dengan Provinsi Hainan, Yunnan, Jiangxi China.

Begitu pula dengan Provinsi NTB, juga telah menjadi sister province dengan Ningxia China. Kedua belah pihak memiliki ruang yang besar untuk kerja sama yang saling menguntungkan di bidang pertanian, pariwisata, pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

‘’Saya senang juga melihat pemulihan stabil di berbagai industri dengan makin kondusifnya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Patutlah kita manfaatkan momentum ini untuk menggenjot kerja sama yang lebih luas lagi. Kami dari Konjen RRT di Denpasar bersedia untuk terus menjembatani persahabatan dan kolabarasi antara Bali, NTB, NTT dan Tiongkok, sehingga dapat memberikan lebih banyak keuntungan bagi masyarakat kedua negara kita,’’ ungkapnya.

Isu Xinjiang

Apa yang disebut ‘’genosida’’ dan ‘’kerja paksa’’ di Xinjiang adalah murni kebohongan yang direkayasa oleh kekuatan anti-Tiongkok di sejumlah negara barat. Sebaliknya, banyak negara barat adalah pencetus praktik genosida dan kerja paksa.

‘’Saya rasa masyarakat Tiongkok dan Indonesia yang pernah mengalami agresi dan penjajahan barat pasti akan setuju dengan pendapat saya. Berbagai kebohongan tentang Xinjiang yang dibuat barat ditujukan untuk mencoreng upaya pemberantasan terorisme dan ekstrimisme di Tiongkok, serta menghalangi dan menekan pembangunan Tiongkok,’’ kata Zhu Xinglong.

Zhu Xinglong mengutip beberapa data statistik untuk mengungkapkan situasi sebenarnya di Xinjiang. Di mana, dalam kurun waktu 60 tahun lebih sejak berdirinya Daerah Otonomi Uygur Xinjiang, PDB Xinjiang telah meningkat 160 kali lipat, dan PDB per kapita Xinjiang juga naik 30 kali lipat.

Populasi etnis Uygur meningkat dari 2,2 juta menjadi sekitar 12 juta, dan angka harapan hidup meningkat dari 30 tahun menjadi 74,7 tahun.

Memasuki abad ke-21, lanjut Zhu Xinglong, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata populasi penduduk Uygur adalah 1,67%, jauh lebih tinggi dari pada pertumbuhan 0,83% dari populasi etnis –etnis minoritas lain di Tiongkok.

‘’Pendirian pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan sesuai dengan hukum dan bertujuan untuk mencegah dan memberantaskan terorisme dan radikalisme di Xinjiang,’’ ujarnya.

Pada dasarnya, pusat tersebut tidak berbeda dengan Desistance and Disengagement Programme (DDP) di Inggris, atau pusat deradikalisasi di Prancis. Pusat ini telah berhasil menekan momentum perkembangan kegiatan teroris.

Buktinya adalah Xinjiang telah tidak terjadi kasus teroris kekerasan selama lima tahun berturut-turut. Selain itu, program ini juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum, keterampilan berbahasa Mandarin dan keterampilan kejuruan para peserta.

Pada Oktober 2019 lalu, tambah Zhu Xinglong, semua peserta telah menyelesaikan studi mereka. Sebagian besar dari mereka telah mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Isu Taiwan

Zhu Xinglong mengatakan bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia, dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah kesatuan Tiongkok.

Prinsip Satu Tiongkok tersebut merupakan dasar politik bagi Tiongkok untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara di seluruh dunia, termasuk AS. Prinsip Satu Tiongkok juga telah menjadi konsensus umum masyarakat internasional.

Baru-baru ini, lebih dari 170 negara dan organisasi internasional kembali menegaskan kepatuhan mereka pada prinsip Satu Tiongkok, dan dengan tegas mendukung Tiongok untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.

‘’Pemerintahan AS saat ini telah berulang kali berjanji untuk mematuhi kebijakan ‘’Satu Tiongkok’’ dan tidak mendukung ‘’kemerdekaan’’ Taiwan, tetapi semua ini hanya janji di bibir saja,’’ kata Zhu Xinglong.

AS terus meningkatkan penjualan senjata ke Taiwan, mengeluarkan sejumlah RUU negatif terkait Taiwan, dan bahkan membiarkan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.

Langkah-langkah AS yang terus-menerus mengaburkan dan melubangi prinsip Satu Tiongkok, telah secara serius menggoyangkan landasan politik hubungan Tiongkok-AS.

Zhu Xinglong menjelaskan penyebab dasar ketegangan saat ini di Selat Taiwan adalah bahwa prinsip Satu Tiongkok sedang ditantang, dan otoritas Democratic Progressive Party Taiwan sedang mencari ‘’kemerdekaan’’ Taiwan.

Hanya dengan kembalinya semua pihak ke prinsip Satu Tiongkok dan ‘’Konsensus 1992’’, perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dapat dijamin. Tiongkok akan mengambil semua tindakan tegas yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial, demi menyelesaikan penyatuan kembali negara.(Sid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *