Dikritik KUA-PPAS Tak Memuat Rincian Belanja, Begini Tanggapan Asisten III Setdaprov NTB

Asisten III Setda Provinsi NTB, H Wirawan Ahmad
Asisten III Setda Provinsi NTB, H Wirawan Ahmad.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB merespons pernyataan anggota DPRD NTB, H Mori Hanafi yang mengkritik eksekutif lantaran dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda penandatanganan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Flafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023, pada Rabu kemarin (16/11/2022), tidak merinci belanja yang berjumlah Rp5,964 triliun.

Di mana, Mori Hanafi menilai bahwa kenaikan anggaran sebesar Rp670 miliar dalam KUA-PPAS itu tidak realistis. Meski tidak realistis, ia mengaku masih bisa menerima kenaikan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan belanja yang strategis. Namun, Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB dinilai masih sedikit menerima rincian belanja-belanja dalam pembahasan kemarin.

Terkait hal itu, Asisten III Setda Provinsi NTB, H Wirawan Ahmad mengatakan, bahwa KUA-PPAS selain memuat kebijakan umum anggaran, juga memuat rencana postur APBD meliputi target pendapatan, target belanja dan pembiayaan. Rencana pendapatan terdiri dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Taregt PAD sendiri meliputi target pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk target pendapatan dari dana transfer terdiri dari dana transfer dari pusat dan dana transfer dari daerah. Rencana belanja dituangkan dalam rencana program, kegiatan sampai sub kegiatan disertai pagu indikatifnya.

“Jadi, dalam KUA-PPAS memang tidak memuat rincian belanja seperti yang diinginkan Pak Mori,” kata Wirawan di Mataram, pada Kamis (17/11/2022).

Wirawan megatakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disampaikan sudah dibahas secara intensif pada masing-masing komisi. Dan komisi juga sudah menyampaikan hasilnya kepada Banggar DPRD NTB dan TAPD pada saat rapat Banggar DPRD dan TAPD.

“Rincian belanja yang dimaksud Pak Mori pada saatnya akan dibahas pada agenda pembahasan Raperda APBD 2023. DPRD bisa meminta kepada Pemprov NTB untuk menjelaskan RKA OPD yang telah diinput melalui SIPD,” katanya.(Sid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *