APBN 2023, Kemenkes Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Budi Gunadi Sadikin
Menkes, Budi Gunadi Sadikin.

JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Tahun 2023, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Hal ini tercermin dalam fokus Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.

“Yang terjadi di Kemenkes adalah prioritas kita sudah bergeser yang tadinya ke penanganan pandemi Covid-19, sekarang kembali untuk fokus ke peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat,” kata Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/12/2022).

Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terbagi menjadi enam prioritas yang sejalan dengan transformasi kesehatan yang saat ini sedang diusung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di mana, prioritas pertama pada program yang sifatnya promotif preventif seperti Revitalisasi Puskesmas, Posyandu. Salah satu prioritas Kemenkes yaitu menjaga agar masyarakat kita tetap sehat, bukan mengobati orang sakit.

Prioritas yang kedua, melalui restrukturisasi dari rumah sakit di seluruh Indonesia dengan cara bersinergi dengan pemerintah daerah (Pemda), dan institusi lain yang memiliki pelayanan rumah sakit seperti TNI dan Polri.

“Khususnya ke penyakit yang burden of disease-nya yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi, yaitu jantung stroke dan kanker,” ucap Menkes, Budi Gunadi Sadikin.

Prioritas ketiga yakni membangun sistem ketahanan kesehatan dengan cara bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membangun industri kesehatan. Tujuannya mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama dalam bersiap menghadapi pandemi.

Prioritas keempat melalui pengembangan kecukupan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, termasuk bekerja sama dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan tenaga kesehatan khususnya dokter dan dokter spesialis cukup. Salah satunya melalui program pemberian beasiswa pendidikan kedokteran yang lebih banyak.

Prioritas kelima dengan memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang tersedia, cukup, berkelanjutan, dan dengan alokasi yang adil, termasuk juga Pembiayan PBI JKN.

Prioritas keenam lanjut Menkes, Budi Gunadi Sadikin, dengan menjadikan program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information teknologi, Artificial Intelegent, dan semua teknologi kesehatan baru.

Menkes, Budi Gunadi Sadikin menuturkan, dalam tiga tahun terkahir, secara nominal anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengalami penurunan. Namun, tidak mengurangi esensi dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan cerminan anggaran tepat guna.

“Kita lakukan integrasi dengan kementerian/lembaga lain. Contohnya Posyandu, kita duduk dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT, agar Revitalisasi Posyandu khususnya untuk memberikan layanan kesehatan ke masyarakat tidak semuanya anggarannya dari kita, tapi diintegrasikan dengan anggaran Kemendes PDTT, Kemendagri, dalam bentuk APBD, APBS,” jelas Menkes, Budi Gunadi Sadikin.

APBN Kemenkes tahun 2023 mencapai Rp85,5 triliun dari Rp178,7 triliun total anggaran kesehatan, atau sebesar 47,8%. Di dalamnya termasuk anggaran untuk pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar Rp46,5 triliun.

Berikut rincian anggaran kesehatan dimaksud meliputi: sebesar Rp5,9 triliun (7,0%) untuk Transformasi Layanan Primer, Rp18,4 triliun (21,5%) untuk Transformasi Layanan Rujukan, Rp1,4 triliun (1,6%) untuk Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Rp46,6 triliun (54,5%) untuk Transformasi Pembiayaan Kesehatan.

Selain itu, sebesar Rp3,8 triliun (4,4%) untuk Transformasi SDM Kesehatan, Rp0,5 triliun (0,5%) untuk Transformasi Teknologi Kesehatan, Rp8,9 triliun (10,4%) untuk kegiatan rutin dan dukungan manajemen.

Kemenkes juga berperan dalam menentukan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Bidang Kesehatan Tahun 2023 sesuai transformasi kesehatan, dengan total anggaran Rp51,7 triliun, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, dan Specific Grant Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan.

DAK Fisik sebesar Rp12,9 triliun dialokasikan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemenuhan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Sementara DAK Non Fisik sebesar Rp12,7 triliun dialokasikan untuk biaya operasional Puskesmas, pemenuhan obat esensial dan Bahan Medis Habis Pakai serta peningkatan kinerja tenaga kesehatan dan kader.

Sebanyak Rp26 triliun dialokasikan untuk spesific grant Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan untuk prioritas pemenuhan layanan primer dan rujukan.(Sid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *