LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah Pusat menargetkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga nol persen. Dalam hal ini, Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Sukiman Azmy mengaku ini adalah sebuah tugas berat. Karena itu, ia berharap semua pihak dapat bekerja seoptimal mungkin.
Harapan itu disampaikan Bupati Sukiman sebelum membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang berlangsung di Ballroom Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur, pada Selasa (18/4/2023).
Pada acara yang juga dihadiri Sekda Lotim, HM Juaini Taofik dan pimpinan OPD serta mitra kerja pemerintah, baik lembaga pemerintah maupun swasta itu, Bupati Sukiman juga mengkritisi belum terintegrasinya program Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim).
Karenanya, Bupati Sukiman meminta kepada kepala Bappeda Provinsi NTB yang hadir pada kesempatan tersebut untuk memaparkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB yang sehingga Pemda Lotim dapat mendukung dengan sebaik-baiknya. Berkaitan hal itu, Bupati Sukiman mengajak seluruh pihak untuk fokus menentukan skala prioritas, sehingga program yang dilaksanakan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Kepala Bappeda NTB, H Iswandi dalam pemaparannya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan kini disusun lebih berdasarkan prinsip teknokratik dari pada pendekatan politis atau yang bersifat top-down, sehingga diharapkan mampu mengatasi persoalan mendasar seperti kemiskinan, kualitas SDM, termasuk keterbatasan fiskal.
Menjawab Bupati Sukiman terkait program yang terintegrasi antara Pemda Kabupaten dan Provinsi, H Iswandi sepakat perlunya kabupaten dan provinsi saling menguatkan dengan memperhatikan indikator mikro. H Iswandi juga menilai bahwa arah RPD Lombok Timur tahun 2024-2026 sudah selaras dengan arah RPD Provinsi NTB, namun diperlukan penyesuaian target yang lebih optimis.
Pemprov NTB berharap adanya target yang lebih berani dari OPD dan meninggalkan kenyamanan sendiri. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam kurun tiga tahun ke depan terkait Lombok Timur mengarahkan pengembangan Taman Bumi (Geopark) Rinjani dan pengembangan kawasan selatan dengan basis rendah karbon dan berketahanan iklim.(Kml)
