MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat mengingatkan Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah untuk menindak tegas pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang terlibat politik praktis.
Hal tersebut dilakukan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini menyusul beredarnya potongan video pidato sambutan Kepala Dinas Sosial NTB, H Ahsanul Khalik di berbagai group WhastApp. Potongan video itu diketahui merupakan sambutan Ahsanul Khalik saat mewakili Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dalam acara Halal Bihalal Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) di perantauan yang digelar di Anjungan NTB, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Ahad (7/5/2023).
Dalam potongan video tersebut, Ahsanul Khalik mengatakan, “Saya berharap muncul orang-orang Sasak yang hebat untuk memimpin NTB ini. Tetapi dia harus paham betul tentang ke-Sasak-annya dan tentang ke-NTB-annya. Tetapi kalau belum ada, ya biarkan Bang Zul dulu nanti kan periode kedua”.
Rachmat Hidayat menegaskan, apa yang disampaikan Ahsanul Khalik secara terbuka di hadapan hadirin dalam acara tersebut, jelas adalah tindakan politik praktis yang dilakukan oleh pejabat eselon II Pemprov NTB. ”Gubernur harus segera mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang sudah terang-terangan terlibat politik praktis semacam ini,” kata Rachmat, pada Selasa (9/5/2023).
Rachmat Hidayat menyebut dirinya sedang berada di Jogjakarta untuk kunjungan Komisi VIII DPR RI dan kiriman potongan video pidato Ahsanul Khalik diterimanya dini hari dari sejumlah tokoh masyarakat Sasak. Banyak pula di antara para tokoh tersebut yang menyampaikan kegeramannya secara langsung pada Rachmat Hidayat.
Dini hari itu pula, Rachmat Hidayat langsung menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi, agar ada tindakan tegas terhadap seluruh ASN lingkup Pemprov NTB yang terlibat politik praktis. Rachmat Hidayat menyebut, sebagai Sekda NTB, HL Gita Ariadi adalah Panglima para ASN di lingkup Pemprov NTB. Namun begitu, kepada dirinya, Rachmat Hidayat menyebutkan, Sekda NTB, HL Gita Ariadi mengaku bahwa kewenangan penindakan ada pada Gubernur NTB sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pada saat yang sama, Rachmat Hidayat juga menghubungi Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah melalui sambungan telepon. Respon baru didapat selepas pagi. Kepada Rachmat Hidayat, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengaku akan segera memanggil Ahsanul Khalik terkait hal tersebut.
Acara Halal Bihalal HIMALO tersebut diketahui dihadiri sekitar seribu Diaspora Lombok yang kini tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Saat berpidato di hadapan hadirin itu, Ahsanul Khalik melanjutkan penyampaian dengan mengatakan, “Yok daripada yang masuk yang bukan orang NTB. Kan ada juga orang di luar NTB kan kepingin juga dia nyalon jadi Gubernur NTB. Ya jangan bermimpilah. Kita bangsa Sasak harus mengatakan itu. Jangan bermimpilah. Bukan berarti kita kesukuan. Ndak. Tetapi kita harus memahami bahwa kita memang memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu”.
Rachmat Hidayat menegaskan, selain politik praktis, apa yang disampaikan Ahsanul Khalik tersebut juga berpotensi memecah belah. Menegasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara di sisi lain, apa yang disampaikan Ahsanul Khalik juga kata Rachmat Hidayat, akan dengan sangat mudah ditafsirkan oleh khalayak, bahwa sesungguhnya saat ini tidak ada tokoh Sasak yang pantas menjadi Gubernur memimpin NTB.
”Sebagai pejabat eselon II, Ahsanul Khalik telah memberikan pembelajaran yang tidak baik. Sebab, semua masyarakat, seluruh warga, boleh menjadi apa saja di Republik ini selama tidak dicabut hak politiknya, entah dia Suku Sasak, Suku Samawa, Suku Mbojo, ataupun warga negara Indonesia (WNI) lainnya,” tegas Rachmat Hidayat.
Karena itu, politisi berambut perak ini juga mendesak agar Bawaslu juga turun tangan. Ahsanul Khalik disebutnya harus diperiksa. Termasuk pejabat lain di Pemprov NTB yang memiliki indikasi yang sama yang terlibat politik praktis.
Tidak hanya di tahun politik seperti saat ini, lanjut Rachmat Hidayat, narasi-narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat harusnya tidak mendapat tempat. Pun pejabat-pejabat yang merupakan abdi negara yang terlibat politik praktis, juga sudah sepatutnya ditindak tegas, bukan justru sebaliknya diberi panggung.
”Politik itu bermartabat. Tidak bisa meraih segala sesuatu dengan segala cara. Nggak boleh begitu. Pasti setiap orang Sasak yang mendengar apa yang disampaikan dalam potongan video itu juga berpotensi tersinggung,” ucap Rachmat Hidayat.
Dirinya pun mempertanyakan, apa kapasitas Ahsanul Khalik untuk menyampaikan hal tersebut. Ketika pun dalam kapasitas mewakili Gubernur NTB atau mewakili Sekda NTB, di mana dirinya mendapat penugasan secara resmi, jelas yang disampaikan Ahsanul Khalik itu sudah sangat-sangat offside. Kalau pun hendak bercanda, dinilainya sangat tidak sensitif dan tidak pada tempatnya. ”Ini sama saja mau masuk surga tapi menohok teman sendiri. Masuk surga harus dengan mulus. Harus dengan iman dan perilaku yang baik,” ujar Rachmat Hidayat.
Ditegaskannya, dirinya akan terus mengingatkan Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah untuk terus menindak tegas ASN yang berpolitik praktis tersebut. Sebab, perilaku politik praktis dari para pejabat, justru bisa menjadi kampanye negatif yang malah bisa mendiskreditkan gubernur.(smr)
