Guspardi Soroti Praktek Politik Uang Berakibat Cacatnya Pesta Demokrasi

JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus menyoroti adanya praktek politik uang yang dilakukan mulai dari partai politik, tim kampanye maupun calon anggota legislatif (Caleg). Pasalnya, praktek tersebut bisa mencederai kontestasi Pemilu 2024.

‘’Sistem Pemililhan Legislatif (Pileg) dengan sistem proporsional terbuka yang diberlakukan pada Pemilu 2024 dikhawatirkan banyak pihak masih akan marak terjadinya praktek politik uang,’’ kata Guspardi Gaus, Senin (19/6/2023).

Read Also

7 year ago

PKK Harus Bisa Wujudkan Generasi Emas NTB

180 Editor

Lebih lanjut Anggota Komisi II DPR RI mengingatkan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga lebih intens dan memperketat pengawasan terhadap dugaan politik uang. Ia menilai tidak ada kemungkinan bila Bawaslu lengah dalam pengawasannya, sehingga praktek politik uang tersebut bisa terjadi.

‘’Karena potensi kecurangan Pemilu berupa politik uang ini bisa dikontribusikan oleh perilaku kompetisi pragmatis di tengah suasana kompetisi yang sangat kompetitif. Jika politik uang dibiarkan, akan berakibat cacatnya pesta demokrasi lima tahunan,’’ ujarnya.

‘’Jagan sampai politik uang menjadi membudaya. Saya harapkan masyarakat sebagai pemilik suara dalam Pemilu mendatang untuk tidak mencoblos Caleg yang melakukan politik uang. Tolak uangnya dan jangan pilih orangnya,’’ sambungnya.

Read Also

6 month ago

Siaga Ramadhan, Satpol PP Lombok Timur Akan Kerahkan Personil dalam Jumlah Banyak

59 Editor

Anggota Baleg DPR RI ini menyebut praktik politik uang menjadi corong utama pemicu munculnya pemimpin yang korup dan tidak pro terhadap rakyat. Ia berharap istilah atau jargon ‘’Ambil Uangnya, Jangan Pilih Orang’’ juga harus dihilangkan dari stigma di masyarakat. ‘’Bisa saja Caleg yang terpilih karena politik uang akan mengatakan bahwa hubungannya dengan konstituen sudah selesai, sudah lunas. Karena apa? Dia sudah membayar sejumlah uang,’’ ungkapnya.

Persoalam politik uang juga, kata Guspardi, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keras adanya sesuai dengan materi yang diajukan pemohon terhadap sistem proporsional terbuka. ‘’Intinya bagaimana semua pihak dapat mencegah dan menghindari politik uang dalam prosesi Pemilu. Jadikanlah politik uang itu menjadi musuh bersama baik oleh parpol, tim sukses dan Caleg maupun masyarakat,’’ tegasnya.(ara)