LaNyalla Paparkan Lima Langkah Nyata Atasi Kesenjangan Sosial Antarwilayah

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

SURABAYA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan, harus ada langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan antarwilayah dengan jurang yang sangat lebar tersebut.

‘’Ini menjadi masalah yang cukup serius dan memerlukan formula yang serius agar menurunkan tingkat kesenjangan sosial yang terjadi,’’ ungkap LaNyalla di sela-sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/11/2023).

LaNyalla mengakui, memang tak dapat dipungkiri, jurang kesenjangan antarwilayah di Indonesia begitu lebar. Dampaknya, terjadi ketimpangan yang jauh dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini pun berimbas pada pembangunan secara komprehensif yang tidak merata.

Senator asal Jawa Timur itu menilai ketimpangan ini tentu saja akan menjadi hambatan yang serius dalam pengimplementasian program pengentasan kemiskinan dan lainnya. Oleh karenanya, harus ada langkah nyata dalam menekan kesenjangan antarwilayah. Indonesia Timur, lanjut LaNyalla, harus diberikan prioritas dalam pembangunan manusia.

LaNyalla menilai ada lima langkah yang harus diperhatikan pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah. Pertama, pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Kedua, pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. ‘’Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia ini harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek ekonomi saja,’’ ujar LaNyalla.

Ketiga, pembangunan manusia memperhatikan upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitas manusia. Keempat, pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok. Pilar tersebut antara lain produktivitas, pemerataan, kesinambungan, serta pemberdayaan. ‘’Terakhir atau kelima, pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya,’’ ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kesenjangan yang berlawanan dengan kesetaraan. Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), BPS menunjukkan data bahwa Papua merupakan daerah dengan IPM paling rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, maka Papua tertinggal 20,54 poin. Indikatornya diukur dari perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.(Sid)