LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) periode 2024–2029, HM Syamsul Luthfi–H Abdul Wahid (Luthfi–Wahid) berjanji memberikan atensi khusus bagi peningkatan kualitas dan insentif bagi para guru honorer.
HM Syamsul Luthfi mengatakan, boleh saja para guru disebut ‘’Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’’, namun jangan sampai mereka (para guru honorer) mengajar tanpa imbalan. Tak hanya itu, ia akan mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru honorer tersebut.
Penyataan itu disampaikan HM Syamsul Luthfi dalam acara dialog dengan warga Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang dikemas dengan tajuk ‘’Ngobrol Manis’’ yang berlangsung pada Senin malam, (9/9/2024).
Mantan Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim) tersebut bertekad mengembalikan hak-hak para guru honorer yang terpotong pada masa pemerintahan sebelumnya dan berjanji untuk meningkatkan insentif para guru honorer.
Wakil Bupati (Wabup) Lotim periode pasangan SUFI jilid 1 ini memahami dinamika pengambilan kebijakan di pemerintah pusat. ‘’Kita memahami cara untuk bagaimana agar masyarakat kurang mampu yang tidak bisa melanjutkan sekolah, nantinya tidak boleh terhenti untuk melanjutkan pendidikannya,’’ kata Anggota DPR RI dua periode itu.
Pasangan Luthfi–Wahid jika ditakdirkan Allah SWT memimpin Lombok Timur ke depan, katanya, persoalan mendasar dalam bidang kesehatan juga menjadi atensi khusus. ‘’Fasilitas kesehatan harus ditingkatkan, tidak hanya kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya,’’ ucapnya.
Selain itu, lanjut cucu Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid itu, insentif para kader Posyandu harus ditingkatkan, sebab mereka memiliki tanggungjawab yang besar dalam bidang kesehatan, sejak bayi dalam kandungan hingga anak menjelang usia sekolah.
Persoalan dana transfer pemerintah pusat ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selama ini yang selalu terasa kurang untuk membiayai program, menurut Syamsul Luthfi, tidak harus menggunakan dana pinjaman untuk membiayai program. ‘’Banyak sekali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum digali maksimal. Karena itu, tentu aparat birokrasi yang ditunjuk untuk menggali potensi dan memaksimalkan pendapatan tersebut, harus ditetapkan secara selektif dengan melalui uji kelayakan dan kepatutan,’’ ujarnya.
Menurutnya, banyaknya sektor pendapatan yang boleh dipungut dan dikelola pemerintah daerah (Pemda) sesuai regulasi yang ada saat ini, sesungguhnya merupakan suatu kemudahan bagi pemerintah untuk menyusun program dengan skala prioritas yang ada.
Di antaranya kata dia, dana bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan sejenisnya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), dana pengalihan hak tanah dan bangunan (DPHTB), pajak bahan mineral bukan logam, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya. ‘’Dengan beragam sumber pendapatan di atas, maka kita harus berani menargetkan Rp1 triliun PAD sampai akhir tahun masa kepemimpinan,’’ katanya.
Sedangkan melihat karakter penduduk Lotim saat ini yang didukung oleh ketersediaan lahan pertanian, berikut jiwa bisnis yang terpatri dalam diri masing-masing warga Lotim, jelas Syamsul Luthfi, diprogramkan ke depan daerah Lotim harus berdiri minimal satu perusahaan rokok. ‘’Kalau selama ini Lotim hanya mendapatkan dana DBHCHT karena Lotim penghasil tembakau, maka nanti Lotim akan mendapatkan DBHCHT sebagai daerah penghasil rokok juga,’’ jelasnya.
PAD hanya akan bisa bertambah, demikian kakak kandung Tuan Guru Bajang (TGB) KH Zainul Majdi ini, yakni dengan memberikan berbagai kemudahan berinvestasi di berbagai sektor. ‘’Pada sektor perikanan nantinya akan kita datangkan investasi pabrik pengalengan ikan,’’ ucapnya.
Dengan demikian, kantong-kantong kemiskinan suatu daerah yang biasanya berada di daerah pesisir, Lotim ke depan tidak lagi sama seperti masa sebelumnya. ‘’Kita memiliki sektor kelautan dan perikanan yang berkualitas dunia, juga pengembangan pariwisata pantai yang tidak ditemukan di daerah lain,’’ sebutnya.(Kml)
