JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan pentingnya kepemimpinan digital untuk diterapkan dalam pemerintahan. Tujuannya, untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan.
Jadi, para pemimpin pemerintahan harus merumuskan strategi digital secara komprehensif yang di dalamnya terdapat tujuan, prioritas, dan inisiatif untuk memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Strategi ini harus selaras dengan misi dan visi pemerintah yang lebih luas.
Indonesia tidak boleh ketinggalan. Beberapa negara telah memulai membangun kota metaverse sebagai sarana pelayanan publik. Kota-kota itu antara lain Seoul, Korea Selatan, Dubai, Singapura, Santa Monica, California Amerika Serikat.
”Penggunaan teknologi informasi juga akan memudahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk membuat keputusan yang tepat. Analisis data dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, melacak kinerja, dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Apalagi makin ke depan teknologi algoritma semakin canggih untuk merekam berbagai peristiwa melalui berbagai platform media sosial,” kata Bamsoet saat menjadi pembicara Seminar Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-24 Lemhannas RI bertema ”Peta Jalan Kepemimpinan Digital dalam Mewujudkan Visi Konsolidasi Demokrasi”, di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Hadir dalam acara tersebut, antara lain; Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjadjanto; Ketua Senat Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-24 Lemhannas RI, Brigjen Pol Chaidir; serta para peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-24 Lemhannas RI.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kepemimpinan digital telah terbukti mempermudah peningkatan public services melalui saluran-saluran modern. Hal ini mencakup pembuatan situs web dan aplikasi seluler yang mudah digunakan, memungkinkan permintaan dan transaksi layanan online, serta menawarkan opsi layanan mandiri digital bagi masyarakat.
”Di sisi lain, ada tuntutan akan transparansi dan keterbukaan data. Digital leadership pasti akan berhadapan dengan digital society yang biasanya beberapa langkah lebih maju. Ada tuntutan akan transparansi terhadap data dan informasi pemerintahan. Untuk memenuhi tuntutan itu, telah banyak pemimpin pemerintahan modern yang dapat membuat portal data terbuka, mempublikasikan data pengeluaran pemerintah, dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap catatan publik,” jelasnya.(Sid)
