JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Komite III DPD RI membahas permasalahan pariwisata di daerah, hingga realisasi program kerja tahun 2023 dan rencana kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI tahun 2024 serta pandangan terhadap RUU perubahan atas UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Selain itu, pada rapat kerja ini, Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri mengapresiasi kinerja Kemenparekraf dan mengharapkan adanya percepatan dan optimalisasi pencapaian target, sasaran dan program startegis Kemenparekraf.
‘’Terkait perubahaan UU Kepariwisataan, kami siap membangun sinergi dengan Kemenparekraf dan juga dengan DPR RI agar dapat segera ditindaklanjuti,’’ kata Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri didampingi Wakil Ketua Komite III, Mirati Dewaningsih dan Muslim M Yatim.
Di rapat kerja tersebut, Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, saat ini pihaknya terus mendorong kinerja Kemenparekraf sesuai dengan target. Sandiaga Uno juga menggagas konsep pemikiran tentang green tourism/ecotourism bisa diterapkan dan bisa terakomodasi pada RUU tentang perubahan atas UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. ‘’Dalam mendorong percepatan kinerja Kemenparekraf dan peningkatan program-program kerja pariwisata di daerah, kami siap bersinergi dengan para Senator DPD RI,’’ jelas Sandiaga Uno.
Senada dengan itu, Wamenparekraf, Angela Herliani Tanoesoedibjo mengungkapkan, Kemenparekraf akan melakukan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor parekraf di tahun 2024 dilaksanakan melalui 9 strategi. ‘’Kemenparekraf telah mengeluarkan 9 strategi dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor parekraf,’’ ungkap Angela.
Di kesempatan yang sama, Senator asal Bali, Anak Agung Gde Agung mengharapkan pemerintah menindaklanjuti terkait permasalahan kemacetan, masalah sampah, dan wisatawan yang merugikan di Bali. Lebih lanjut AA Gde Agung mengusulkan adanya event-event dalam rangka pelestarian kebudayaan bisa dimasukkan kalender event pariwisata. ‘’Saat ini, banyak wisatawan asing nakal, melakukan kejahatan scamming dan lainnya. Saya harap menjadi sorotan Kemenparekraf terkait penerbitan visa,’’ harap AA Gde Agung.
Sementara itu, Senator asal Jawa Tengah, Bambang Sutrino mencermati pariwisata di Jawa Tengah yaitu masalah pengembangan pariwisata Jawa Tengah, standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga pariwisata, lembaga pendidikan pariwisata masih terbatas, dan masalah program pengembangan desa wisata di Jawa Tengah. ‘’Terkait pengelolaan Borobudur saat ini yang dibatasi jumlah pengunjung, saya minta masukan yang mendalam dari Kemenparekraf,’’ ucap Bambang.
Terkait wisata religius, Senator asal Banten, Abdi Sumaithi menyoroti perihal tempat wisata yang punya nilai ibadah, sejarah dan wisata dapat dikelola dan dikemas lebih baik lagi oleh pemerintah. ‘’Tiga fungsi ini tidak mudah, perlu perhatian serius pemerintah terkait peningkatan objek wisata religi ini,’’ ucapnya.
Lain halnya dengan Senator asal Gorontalo, Rahmiyati Yahya. Ia mengusulkan adanya pelibatan anggota DPD RI pada kegiatan Kemenparekraf di daerah, dalam rangka meningkatkan sektor wisata daerah. ‘’Dilema pariwisata daerah, wisatawan seringkali hanya memanfaatkan fasilitas hotel dan rumah makan di kota, sehingga wisata yang di daerah kurang diminati,’’ ucap Rahmiyati.
Di forum tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Mirati Dewaningsih mengapresiasi kinerja Kemenparekraf terkait target wisatawan di wilayah timur yang meleset dari target serta terkait mahalnya biaya transportasi, juga terbatasnya jumlah tenaga dan SDM pariwisata. ‘’Rencana induk pembangunan kepariwisataan di daerah perlu didorong dan diberikan stimulus oleh kementerian,’’ ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Muslim M Yatim juga menyoroti terkait mahalnya biaya tiket pesawat untuk ke daerah wisata, sehingga mempengaruhi tingkat kunjungan pariwisata ke daerah. ‘’Seperti apakah Kemenparekraf dalam meningkatkan kunjungan wisata di saat mahalnya ongkos penerbangan saat ini,’’ kata Muslim.
Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri menyoroti upaya Kemenparekraf dalam meningkatkan kondisi rendahnya indeks nilainya pelayanan infrastruktur pariwisata dan rendahnya upah tenaga pariwisata. ‘’Saya harap Kemenparekraf memberikan perhatian pada program prioritas dukungan manajemen, pelatihan pendidikan vokasi kepariwisataan di Kalimantan Utara,’’ ucapnya.
Menanggapi hal itu, Menparekraf, Sandiaga Uno menjelaskan, permasalahan konektifitas udara di destinasi wisata saat ini sedang ditangani oleh tim khusus berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian BUMN, dan Kemenkomarves. ‘’Deputi Kebijakan Strategis akan saya tugaskan update terkait air connectivity dan update terkait perubahan UU Kepariwisataan,’’ jelasnya.
Menutup rapat kerja, Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri mengharapkan Kemenparekraf melakukan percepatan dan optimalisasi target, penguatan program Kemenparekraf dan peningkatan kontribusi bagi perkembangan daerah. ‘’Untuk itu diharapkan sinergi, kerja sama dan pelibatan Komite III DPD RI dalam implementasi dan kebijakan Kemenparekraf utamanya di daerah,’’ ungkap Hasan Basri.(Sid)
