Terima Penasihat Presiden Palestina, Ketua MPR RI Tegaskan Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina

Bamsoet Saat Memberikan Keterangan Pers
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo bersama Penasihat Presiden Palestina, H.E. Dr Mahmoud Sudqi Abdurrahman al-Habbash saat memberikan keterangan pers kepada wartawan.

JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo menerima Supreme Judge/Penasihat Presiden Palestina Urusan Agama dan Islam, H.E. Dr Mahmoud Sudqi Abdurrahman al-Habbash, yang menyampaikan informasi terkini di Palestina. Di mana, Bangsa Palestina memperjuangkan kemerdekaannya lebih dari 100 tahun, kondisi saat ini lebih memprihatinkan dan lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya.

Melalui berbagai forum internasional seperti PBB, OKI, hingga Gerakan Non-Blok, Indonesia konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan Bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. Selama ini, Indonesia juga rutin mengirimkan bantuan kemanusiaan hingga siap mengirimkan Pasukan Perdamaian ke Jalur Gaza apabila diminta oleh Dewan Keamanan PBB.

‘’Selain bantuan kemanusiaan, ke depannya akan coba ditingkatkan dengan menggalang pengusaha Indonesia, khususnya pengusaha muslim, berinvestasi di Palestina. Melalui kerja sama business to business maupun dalam bentuk kerja sama ekonomi wakaf yang hasilnya bisa dimanfaatkan oleh warga Palestina untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam tahap awal, kerja sama business to business bisa menyasar pada sektor wisata religi, dengan membuka kerja sama kepada agen travel perjalanan wisata di Indonesia dan Palestina untuk mempermudah kunjungan wisata ke Masjidil Aqsa,’’ kata Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo usai menerima H.E. Dr. Mahmoud Sudqi Abdurrahman al-Habbash, di Gedung Nusantara III Lt.9 MPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya; Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad; Duta Besar Palestina, H.E. Dr. Zuhair Al-Shun; Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla dan Ahmad Suaedy; serta Wakil Sekjen PBNU, Sidrotun Naim dan A Ginanjar Sya’ban.

Bamoset demikian Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini biasa disapa menjelaskan, keberadaan Masjidil Aqsa sangat penting bagi umat Islam, karena terkait dengan peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan mi’raj Nabi Muhammad SAW menuju langit ke tujuh terjadi di Masjidil Al-Aqsa. Setelah sebelumnya, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra’ dari Masjidil Haram menuju Masjidil Al-Aqsa.

‘’Banyak kaum muslim Indonesia yang ingin melakukan wisata religi ke Masjidil Aqsa, namun kesulitan mencari akomodasinya. Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk semakin meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Palestina. Dengan banyaknya kunjungan umat Islam ke Masjidil Al-Aqsa, secara otomatis akan memberikan pesan tersendiri kepada dunia, sekaligus memberikan support tersendiri bagi penduduk lokal di sana,’’ jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, hubungan Palestina dan Indonesia memiliki akar kesejarahan yang sangat erat, dimulai ketika 80 tahun lalu. Tepatnya pada 6 September 1944, ketika seorang mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini menyatakan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia secara de facto, bahkan sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.

Di sisi lain, Indonesia pun menjadi salah satu negara pertama yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikan pada 15 November 1988 di Aljazair, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik pada 19 Oktober 1989.

‘’Bahkan Presiden Pertama sekaligus founding fathers Indonesia, Soekarno menegaskan dalam salah satu pidatonya di tahun 1962, bahwa selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Hal ini sesuai dengan semangat konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,’’ terang Bamsoet.(Sid)