JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen-PPN/BAPPENAS, dan Bank Indonesia (BI), di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan—Jakarta, Senin (2/9/2024).
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta dalam Raker tersebut menyampaikan bahwa APBN 2024 digunakan sebagai strategi kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. ‘’Strategi kebijakan fiskal jangka pendek akan fokus pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi,’’ ucap Senator dari Provinsi Maluku tersebut.
Sedangkan untuk strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan jangka panjang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human capital), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (physical capital) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (natural capital), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reform).
‘’Hingga 15 Agustus 2024, realisasi TKD lebih baik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Kemenkeu per 15 Agustus 2024, TKD sudah diserap Rp466,6 triliun. Secara rinci Dana Alokasi Umum (DAU) sudah terealisasi Rp273 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp14,5 triliun, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp8,6 triliun, Dana Insentif Daerah Rp2,3 triliun, Dana Otonomi Khusus Rp8,8 triliun, Dana Keistimewaan DIY Rp1,23 triliun, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp97,5 triliun dan Dana Desa (DD) sudah terealisasi Rp52,2 triliun,’’ jelas Novits Anakotta.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparannya tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 menekankan pentingnya transisi efektif menuju APBN yang berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
‘’Tantangan perekonomian global diperkirakan tetap tinggi pada tahun 2025, dengan risiko seperti suku bunga global yang masih tinggi, tensi geopolitik, dan gejolak pasar keuangan. Di sisi domestik, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh solid dan merata, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di berbagai wilayah,’’ ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan bahwa RAPBN 2025 dirancang untuk mendukung agenda pembangunan jangka panjang Indonesia, dengan fokus pada keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, diharapkan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh kuat dan berdaya saing di kancah global.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti dalam Raker tersebut memaparkan prospek perekonomian Indonesia serta respons bauran kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
‘’Meskipun ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda, risiko tetap tinggi. Di tengah kondisi ini, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh solid pada kisaran 4,8-5,6% pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didukung oleh surplus neraca perdagangan, aliran masuk investasi asing, serta kecukupan cadangan devisa yang menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah,’’ kata Destry Damayanti.
Destry Damayanti juga menegaskan bahwa bauran kebijakan BI yang pro-stability dan pro-growth akan terus diperkuat. Kebijakan moneter akan diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi, sementara stabilisasi nilai tukar Rupiah akan dilakukan melalui intervensi di pasar. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama antarnegara akan terus dipacu melalui implementasi QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Destry Damayanti menekankan bahwa BI akan terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis yang sinergis dan adaptif terhadap dinamika global.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kemen-PPN/BAPPENAS, Scenaider C.H. Siahaan yang mewakili Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dalam Raker tersebut menyampaikan rencana pembangunan Indonesia tahun 2025 dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI. Rencana ini merupakan langkah awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan menjadi fondasi penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
‘’Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pemerintah menargetkan berbagai sektor termasuk pengendalian penyakit, penurunan stunting, dan penguatan infrastruktur,’’ ucap Scenaider C.H. Siahaan.
Beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, menjadi lokasi prioritas untuk intervensi kesehatan dan penurunan stunting. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya melanjutkan proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek infrastruktur lainnya.
Pemerintah akan terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pembangunan yang merata. Dana desa akan difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Pemaparan dari Kementerian PPN/Kepala BAPPENAS ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Melalui kebijakan yang terencana dan terarah, diharapkan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan.
KH Amang Syafrudin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menkeu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dan jajaran, Deputi Senior Bank Indonesia (BI), dan Deputi Pendanaan BAPPENAS dalam Raker Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan APBN 2024 dan pembahasan RAPBN 2025.
Elviana, Wakil Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa, terkait pengelolaan ekonomi makro tentu saja Kementerian Keuangan sudah mengantisipasinya, namun ekonomi mikro masyarakat sebenarnya tidak baik-baik saja, hal ini karena sumber-sumber ekonomi masyarakat nyaris tidak terperhatikan oleh pemerintah. Semoga perekonomian mikro masyarakat ini bisa menjadi perhatian pemerintah ke depan.
Sudirman, Anggota Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, lalu apa kebijakan yang akan ditempuh pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi provinsi yang masih di bawah pertumbuhan nasional ini.
Achmad Sukisman Azmy, Anggota Komite IV DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan, hendaknya pemerintah memperhatikan pertumbuhan ekonomi agar benar-benar bermanfaat untuk perekonomian masyarakat.
Evi Zainal Abidin, Senator DPD RI dari Jawa Timur menyampaikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan harus diawali dengan peningkatan SDM. Karenya, peningkatan gizi anak-anak Indonesia menjadi keharusan, anak-anak yang sehat memiliki daya kemampuan yang lebih baik. Untuk itu, penting mendukung program makan bergizi gratis ini.
Sukiryanto, Senator dari Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan terkait dengan penyelenggaraan perpajakan, khususnya di daerah agar dilaksanakan dengan berkeadilan.
Eva Susanti anggota Komite IV DPD RI dari Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan terkait dana hibah Pilkada agar pemerintah memperketat sistem penyaluran dan juga pemantauan agar tidak menimbulkan masalah-malasah hukum bagi penyelenggara Pilkada.
I Made Mangku Pastika, Senator dari Provinsi Bali mengappresiasi rapat kerja yang dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Bappenas dan Bank Indonesia yang sudah memaparkan terkait dengan APBN 2024 dan RAPBN 2025.(Sid)
