MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Selain sebagai tempat untuk memperdalam pendidikan dan ilmu agama, pondok pesantren (Ponpes) juga memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi.
Salah satu sektor ekonomi yang bisa dikembangkan di Ponpes adalah pertanian. ‘’Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan kita di NTB selain pariwisata, sehingga untuk memaksimalkan sektor ini perlu pelibatan dan partisipasi banyak pihak. Salah satu yang potensial ialah Ponpes,’’ kata Calon Anggota DPD RI Dapil NTB Nomor Urut 30, H Irzani dengan Tagline Batik Ijo, Jumat (15/2).
Menurutnya, potensi Ponpes bisa didorong sebagai salah satu penggerak pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif, termasuk melalui sektor pertanian. Apalagi, jumlah Ponpes di NTB ini cukup banyak dan sudah banyak menyumbang hak positif dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Batik Ijo H Irzani mengatakan, secara nasional potensi besar yang dimiliki Ponpes menjadi daya tarik untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Indonesia. Saat ini, Kementerian Pertanian juga tengah melakukan kajian mendalam mengenai potensi apa saja yang bisa dikembangkan Ponpes di sektor pertanian. ‘’Secara nasional Kementan sedang inventarisir berapa lahan yang dimiliki dan apa kebutuhan Ponpes untuk pengembangan sektor pertanian ini,’’ ungkapnya.
Irzani mengatakan, kepemilikan lahan Ponpes yang cukup luas bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Apalagi komoditas tertentu bisa ditanam dan berproduksi di lahan lahan yang tak terlampau luas.
Sementara Ponpes didorong berpartisipasi di sektor pertanian, pemerintah pusat melalui Kementan serta Pemerintah Daerah memfasilitasi dengan pemenuhan kebutuhan. Seperti pelatihan dan bimbingan teknis untuk para santri-santriwati, penyediaan bibit dan juga saprodi. Pelatihan mengoperasikan alsintan dan pendampingan oleh para penyuluh merupakan bantuan non material yang bisa saja diberikan pemerintah. Para penyuluh ini nantinya akan mengajari santri-santriwati mengoperasikan mesin traktor, memilih benih unggul, cara budidaya, cara penanggulanan OPT dan sebagainya.
Menurut Irzani, untuk pengembangan kapasitas para santri-santriwati, program pertukaran pelajar dan beasiswa Pemprov NTB bisa juga dimanfaatkan. ‘’Misalnya mengirim santri-santriwati untuk belajar pertanian di negara-negara lain yang teknik dan sistemnya sudah lebih baik. Saya pikir ada banyak yang masih bisa diperbuat,’’ ujar Irzani usai mengikuti Bimtek Calon Anggota DPD RI yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi tentang PHPU 2019 di Jakarta .
Ia menegaskan, sebagai anggota DPD RI perwakilan NTB nantinya, program penguatan pertanian dengan melibatkan Ponpes dan lainnya akan disuarakan. Sebab, salah satu tugas DPD RI adalah menjaring potensi dan aspirasi masyarakat, kemudian mengusulkan program itu, dan sekaligus memantau dan mengawasi program pembangunan pemerintah pusat yang tengah berjalan di daerah. Termasuk salah satu yang diatensi Komite II DPD RI adalah sektor Pertanian dan Perkebunan.
‘’Insya Allah saya pasti berbuat maksimal. Khusunya untuk program-program pengembangan pertanian yang menjadi program strategis NTB ini,’’ tukas H Irzani yang berlatar belakang dosen Universitas Islam Negri (UIN) Mataram ini.(sid)
