LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Maraknya isu yang beredar tentang adanya dugaan jual beli jabatan kepala sekolah di Kabupaten Lombok Timur, ditanggapi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Kabupaten Lombok Timur, HM Zainuddin.
Plt Kadis Dikbud Lombok Timur, HM Zainuddin mengaku telah banyak mendengar isu yang menyudutkan dirinya itu. Zainuddin kepada Lomboktoday.co.id saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/6), dengan tegas membantah dirinya melakukan tindakan menjual jabatan kepada para calon kepala SD atau penetapan Kepala SD.
‘’Saya berani disumpah Al-Qur’an dan terbungkus kain putih (alias sumpah pocong, Red) jika saya melakukan atau merencanakan jual beli jabatan seperti isu yang kini tengah marak di kalangan sejumlah kasek,’’ katanya.
Ia mengakui dalam waktu dekat akan menggulirkan rolling atau pergantian kepala SD. Namun saat ini masih dalam tahap evaluasi terhadap seluruh kepala SD. Akan tetapi lanjutnya, rolling atau pergantian jabatan kasek itu tidak asal main copot begitu saja, melainkan akan dilihat secara objektif para kepala sekolah yang layak dipertahankan atau harus diganti.
Menurutnya, semua akan mengacu kepada hasil evaluasi tim verifikasi. Kepala sekolah yang betul-betul berprestasi, dengan kinerja yang bagus maka harus dipertahankan.
Zainuddin menyebutkan, syarat menjadi kepala sekolah, harus sudah mengikuti dan lulus sleksi calon kasek dan telah mengikuti diklat Calon Kepala Sekolah (Cakep).
Zainuddin juga membantah isu yang menyebut ada unsur politik dalam penentuan kasek. ‘’Mohon kepada para guru atau kasek agar tidak terpengaruh dengan isu politik. Yang penting tingkatkan kinerja dan prestasi kerjanya. Pasti kami prioritaskan. Dan jika ada oknum yang menjual nama saya dengan memungut sejumlah uang, itu bohong dan segera laporkan ke saya,’’ ujarnya.
Zainuddin juga mengancam jika ada ditemukan bermain dalam hal pengangkatan kasek ini, tidak akan segan-segan akan dicopot dari jabatannya sebagai kasek. Ditanya kepastian waktu rolling kasek ini, Zainuddin malah mengaku ingin secepatnya, namun masih terkendala status jabatan kadis yang masih pelaksana tugas (Plt). ‘’Kan tidak boleh Plt tanda-tangani SK. Jadi, kita tunggu jabatan definitif dulu,’’ ucapnya.(Kml)
