JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, SH., MH., menerima kunjungan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/7). Dalam pertemuan dengan Ketua Bawaslu RI itu, Ketum JMSI, Teguh Santosa yang didampingi Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga JMSI, Jayanto Arus Adi dan Ketua Bidang Kesekretariatan, Pendataan Anggota dan Verifikasi, Ari Rahman.
Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan, pemilihan umum, termasuk Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, membutuhkan dukungan dan pengawasan publik, termasuk JMSI sebagai tempat berhimpun pengelola perusahaan media siber di Indonesia.
Kualitas Pilkada, katanya, ikut ditentukan oleh kualitas pengawasan publik. Semakin banyak pihak kredibel yang terlibat dalam mengontrol jalannya Pilkada, semakin bagus kualitas Pilkada tersebut.
Ketua Bawaslu juga sepakat dan merasa perlu kerjasama kedua lembaga dikemas hingga ke daerah. Dengan demikian, media massa sebagai stakeholders Pilkada, khususnya media siber, memahami bahwa mereka juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab menyukseskan penyelenggaraan Pilkada. Bahkan dalam waktu dekat ini akan digelar pemaparan oleh Ketua Bawaslu secara virtual di hadapan pengurus dan anggota JMSI di seluruh Indonesia.
Ketua Bawaslu mengingatkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diumumkan pada 23 September, dan tiga hari kemudian atau 26 September, kampanye dimulai. Di tengah situasi Pandemi Covid-19 ini, kampanye melalui media siber kelihatannya menjadi satu instrumen yang dipandang efektif.
Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa berharap pemaparan secara virtual itu juga bisa diikuti oleh Bawaslu di daerah-daerah. Sementara itu, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga JMSI, Jayanto Arus Adi mengatakan, dalam menyambut pelaksanaan Pilkada serentak selain dengan Bawaslu, JMSI juga akan menggelar diskusi dengan stakeholder yang lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri, serta partai politik. Diskusi-diskusi terbatas itu akan dilanjutkan dengan FGD yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan Pilkada yang bermartabat, demokratis, damai.(Sid/jmsi)
