Oleh: Abdul Rasyid Z. |
MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mewakili Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengikuti Courtesy Meeting Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) secara virtual dari ruang kerjanya, Kamis (30/7), bersama Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Ir Bambang Prijambodo.
Dalam pertemuan itu, upaya masuknya Pulau Lombok sebagai daerah super prioritas, merupakan sebuah angin segar bagi NTB dalam melambungkan nama NTB di kancah Nasional dan Internasional. ‘’Terima kasih untuk Bappenas dan semua tim, mudah-mudahan ikhtiar untuk Lombok yang meliputi Mandalika, Senggigi, 3 Gili, Rinjani, Pantai Selatan dan Mataram ini bisa sukses,’’ kata Wagub.
Wagub yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, HL Moh Faozal menyampaikan bahwa daerah super prioritas ini ke depan, secara bersama-sama akan diperjuangkan. Meski saat ini Pandemi Covid-19 melanda NTB bahkan seluruh belahan dunia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tetap optimis dan serius akan menyukseskan P3TB. ‘’Dalam program integrated tourism development projects ini, harapannya tentunya bisa cepat dapat price, agar dapat cepat kita eksekusi dan kami memang tidak mau terlena dalam Pandemi Covid-19 ini, kami tetap bergerak dengan apa yang kita bisa, tentunya dengan pilihan untuk hidup aman dan produktif,’’ ujarnya.
Saat ini, Pemprov NTB sedang gencar mengampanyekan protokol Covid-19, yang memang tidak mudah dalam pengaplikasiannya. Terutama menjalankan kembali roda pariwisata dengan penerapan protokol Covid-19. Kendati demikian, Pemprov NTB tetap optimis dan komitmen dalam penerapan protokol ini di berbagai sektor dalam aktivitas masyarakat. ‘’Mengaktifkan kembali pariwisata dengan protokol Covid-19 itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi kami terus berusaha dorong dan Alhamdulillah step by step berjalan dengan baik, seperti Gili juga sudah mulai aktif dan juga tempat tempat yang lain, utamanya daerah yang direkomendasikan yakni daerah terbuka, yang berhubungan dengan pegunungan, pantai dan lain sebagainya,’’ katanya.
Pada kesempatan itu, Wagub juga menyampaikan komitmen Pemprov NTB dalam pengelolaan lingkungan. Pemprov NTB sadar betul bahwa pariwisata yang juga merupakan andalan Provinsi NTB ini tidak dapat terlepas dari pengelolaan lingkungannya. Sehingga program NTB Bersih dan NTB Hijau benar-benar didorong. ‘’Program zero waste atau NTB Bersih, kami targetnya di tahun 2023 itu 30% pengurangan dan 70% penanganan dan juga untuk NTB Hijau kami juga memprogramkan rehabilitasi untuk hutan-hutan kami dan kami sangat yakin dengan program lingkungan ini bisa sejalan dengan program pariwisata yang sudah saling mendukung satu sama lain,’’ ungkapnya.
Pada penghujung acara, Wagub menyampaikan bahwa Pemprov NTB akan memperdalam tugas dan tanggung jawab agar P3TB benar-benar dapat terealisasikan dengan baik. ‘’Kita sadar betul bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan swasta ini benar-benar bagaimana semua pihak dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tentunya kami dari pemerintah daerah akan mempersiapkan itu, seperti apa yang disampaikan tadi ada fungsi pengelolaan dan lain sebagainya. Itu merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus kami cermati, dan tentunya kami akan mempelajari lebih lanjut dan Perpres tersebut,’’ katanya.
Wagub mewakili masyarakat NTB sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih kepada Bappenas atas kepercayaan dan terpilihnya Lombok sebagai salah satu daerah super prioritas. ‘’Terima kasih atas apa yang disampaikan dan komitmen kita bersama untuk di beberapa tempat prioritas ini, semoga harapan kami ini bisa terealisasi dan kita perjuangkan bersama,’’ ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Ir Bambang Prijambodo menyampaikan arahan Presiden RI serta RPJMN 2020-2024. Hal ini terkait dengan penetapan target-target pembangunan pariwisata pada tahun 2024 difokuskan pada pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas.
Untuk itu, P3TB kemudian dibentuk. P3TB diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan pariwisata di destinasi pariwisata prioritas (DPP) tersebut.
Dalam hal ini, Peraturan Presiden (Perpres) tengah disusun guna mempercepat pengembangan destinasi pariwisata prioritas secara terpadu dalam aspek-aspek kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang dan investasi. Tentunya ini harus selaras dengan perkembangan wilayah secara keseluruhan, sehingga diperlukan penetapan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (RDIPP). ‘’Jadi, Perpres ini akan menjadi acuan dan alat koordinasi bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan pariwisata ke depan,’’ katanya.
RDIPP Lombok sendiri memuat visi, sasaran pertumbuhan, strategi pengembangan dan rencana aksi pengembangan kepariwisataan di destinasi pariwisata prioritas Lombok. ‘’Untuk itu, kami dari pusat, kementerian dan lembaga bersama daerah diharapkan untuk melaksanakan RIDPP Lombok ini,’’ ujarnya.
Selaku Ketua Pelaksana P3TB, Bambang berjanji akan terus mengawal proses dan perkembangan dari Perpres. Dengan ini, arah pembangunan pariwisata di Lombok dapat dipantau secara terus-menerus.(Sid)
