MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi. Sehingga kasus tindak pidana korupsi di daerah NTB dapat diminimalisir dengan baik.
Hal ini dapat dilihat dari tren capaian program Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2020. MCP merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
‘’Tren pencapaian MCP di NTB berada di angka rata-rata nasional yaitu sebesar 76 persen. Sedangkan capaian MCP Nasional berada pada angka 64 persen,’’ kata Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi di NTB bersama Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah; Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah dan seluruh bupati/walikota se-NTB, di Hotel Golden Palace Mataram, Senin (28/6).
Dengan capaian itu, menurut Lili, Provinsi NTB berhasil menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan daerah yang bersih dari tindakan pidana korupsi. Sehingga Provinsi NTB ke depannya diharapkan menjadi daerah yang memberikan contoh baik kepada daerah-daerah lain untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.
Sementara itu, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengakui bahwa upaya ini tidak terlepas dari kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB. Saran dan dukungan yang terus diperkuat oleh jajaran KPK menjadi faktor penting dalam meminimalisir tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat itu. ‘’Alhamdulillah sejauh ini kita terlepas dari kasus-kasus yang berkaitan dengan KPK,’’ kata Gubernur.
Gubernur mengakui bahwa tim pendamping KPK yang ada di NTB luar biasa hebatnya. Sehingga nuangsa pencegahan yang dilakukan di NTB sangat terasa. Artinya, kerja sama semua pihak begitu hebat dalam upaya mewujudkan daerah yang lebih bersih lagi.(Sid)
