MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Heboh mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh sejumlah oknum pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB terhadap Kepala Dinas (Kadis), HL Moh Faozal yang sempat bergulir pada Senin kemarin (30/8/2021), justru dinilai telah mencoreng citra ASN (Aparatur Sipil Negara).
Direktur ASN Watch NTB, Taufik Hidayat menegaskan, tidak selayaknya pegawai OPD melakukan protes terhadap atasannya dengan cara-cara yang tidak elok seperti yang dilakukan sejumlah oknum pejabat dan pegawai di Dishub NTB. ‘’Ya kami malah sayangkan aksi mosi tidak percaya itu. Bukannya menuai simpati, justru ini mencoreng citra ASN. Masak pelayan publik seperti itu cara melayangkan protesnya?,’’ kata Taufik dalam siaran pers, Selasa (31/8/2021).
Diketahui surat mosi tidak percaya dilayangkan empat pejabat setingkat Kepala Bidang (Kabid) termasuk Sekretaris Dinas (Sekdis) di Dishub NTB. Mereka memprotes kehadiran Kepala Dinas, HL Moh Faozal yang dinilai mengganggu kenyamanan bekerja.
Menurut Taufik, tim ASN Watch langsung melakukan investigasi awal terhadap tuduhan-tuduhan dalam surat tersebut. Pihaknya juga mengklarifikasi tudingan tersebut ke Kadishub NTB, HL Moh Faozal dan juga mengambil keterangan dari sejumlah pegawai Dishub NTB.
Taufik mengatakan, hasil sementara ASN Watch menemukan bahwa mosi tidak percaya tersebut berawal dari masalah conflict of interest di tubuh Dinas Perhubungan (Dishub) sendiri, sejak HL Faozal menjabat menjadi Kadis.
Ia justru menilai, sejumlah langkah yang dilakukan HL Faozal sebagai Kepala Dinas baru sangat tepat dalam rangka membangun kinerja bersih dan transparan di sektor perhubungan NTB.
Hal ini menurut Taufik, diduga membuat oknum pegawai yang tidak setuju dengan transparansi merasa tidak nyaman. ‘’Kami menilai bahwa apa yang dilakukan Kadishub Faozal sudah sangat baik. Ada reformasi sistem pelayanan di Dinas Perhubungan yang selama ini banyak yang tidak tahu,’’ ujarnya.
Taufik mencontohkan, keadaan kondisi kantor Dishub saat ini sudah nampak layak dari sisi estetika kantor. Layanan-layanan juga dilakukan dengan bidang-bidang yang optimal.
Berbeda dengan sebelumnya, di mana kantor Dinas Perhubungan nampak kumuh dan layanan pun diduga banyak dilakukan tanpa transparansi. ‘’Contohnya masalah izin kendaraan dan lain-lain. Saat ini kan jelas dan transparan, sehingga memperkecil ruang pungli dan lain sebagainya,’’ ungkapnya.
Terhadap masalah Dishub NTB ini, Taufik menegaskan, ASN Watch meminta agar Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dan Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menelaah dengan komprehensif. Sebab, menurut dia, yang mesti diberikan sanksi justru para oknum ASN yang menentang kebijakan atasannya. ‘’Karena hal ini bisa jadi preseden buruk. Di OPD lain pun bisa terjadi demo ASN hanya karena conflict of interest di tubuh dinas,’’ jelasnya.(Sid)
