JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Bidang Idiologi dan Politik, Djafar Badjeber mengatakan bahwa pernyataan Bakamla (Badan Keamanan Laut) tentang ada ratusan bahkan sampai ribuan kapal milik China dan Vietnam yang masuk perairan Natuna sangat mengagetkan, di mana kapal-kapal tersebut telah menggangu aktivitas di perairan Natuna pada Rabu (15/9/2021).
Tentunya hal ini adalah masalah serius, dan jangan dipandang enteng apalagi dibiarkan begitu saja. Hal tersebut tersiar setelah dikemukakan oleh Sekretaris Utama Bakamla, Laksda S Irawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI pada Senin (13/9/2021).
Apa yang dilakukan kapal-kapal China dan Vietnam itu sangat keterlaluan. Sudah menginjak-injak kedaulatan RI serta harga diri entitas Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Mencermati situasi seperti itu, TNI dan seluruh stakholders harus saling bahu untuk menghadang kapal-kapal tersebut. Mungkin pilihan RI tidak mau terlibat konflik horizontal dengan kedua Negara tersebut. Tetapi kalau keterlaluan apa RI diam saja?
Memang Bakamla kekurangan armada kapal, bukan berarti didiamkan begitu saja. Pemerintah RI harus protes langsung kepada Kedubes negara tersebut atau melalui diplomasi politik luar negeri. Bila belum patuh juga laporkan ke DK PBB dengan melibatkan dunia Internasional biar China dan Vietnam tahu hukum zona ekslusif. Walhasil manuver kapal-kapal kedua negara tersebut harus diusir dari wilayah NKRI, apalagi di situ ada Rig Noble, berarti bisa mengganggu kegiatan serta keselamatan pekerja di Rig tersebut.
Kalau kedua negara tersebut merasa bersahabat dengan Indonesia, harusnya tidak ceroboh seperti itu. Sama hal-nya mereka mau menggertak, mengintimidasi dan mungkin ingin meng-aneksasi wilayah NKRI. Siapa tahu cara ini sebagai embrio untuk melakukan pendudukan, meskipun spekulasi ini masih terlalu jauh.
‘’Selama ini kita menduga bahwa kedatangan TKA asal China semata-mata ingin bekerja saja, alasan ekonomi. Tetapi aroma tidak sedap mulai tercium dan bahkan makin terasa bernuansa kepentingan politik dan militer. Banyak indikasi dan bukti tentang aktivitas warga China yang sudah menjurus kepada kemungkinan pendudukan,’’ ungkapnya.
Hal itu ditandai dengan banyak warga RRT bekerja dan berdomisili di berbagai kota dan kabupaten, tanpa pengawasan ketat dari Imigrasi, polisi dan Pemda. Jika pembiaran ini terjadi terus menerus, tentu bisa mengarah kepada yang lebih luas. Untuk itu, Pemerintah RI, DPR RI dan TNI harus bersikap, evaluasi dan awasi semua gerakan yang mungkin terjadi. ‘’Kita yakin kepada TNI sebagai pengawal dan penjaga kedaulatan RI,’’ ujarnya.
Harusnya, lanjut Djafar Badjeber, Komisi I DPR RI melaporkan kepada Pimpinan DPR RI hasil dari RDP dengan Bakamla. Ini masalah super serius, jangan abai, apalagi lalai. ‘’Setahu saya, selama 4 dasawarsa ini belum pernah saya mendengar ada ratusan bahkan ribuan kapal asing yang bermanuver di sekitar perairan Indonesia. Rakyat Indonesia memperhatikan masalah ini. Kita tunggu sikap DPR RI dan Pemerintah dalam menjaga perairan Indonesia dari tindakan sewenang-wenang dari kapal-kapal China dan Vietnam,’’ kata mantan Anggota MPR RI 1987-1992.(Sid/jmsi)
