Soal Kemesraan Golkar, PDIP dan Gerindra, Begini Prediksi Mi6 pada Konstelasi Pilkada 2024

Bambang Mei Finarwanto
Direktur M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai kemesraan politik antara Partai Gerindra NTB, PDIP NTB dan Partai Golkar NTB diprediksi akan tetap berlanjut hingga Pilkada serentak di NTB pada 2024 mendatang.

Saat ini, publik di NTB sudah melihat kemesraan hubungan politik ketiga partai politik (Parpol) yang sudah satu kemestri, saling memahami maksud untuk menyongsong koalisi strategis dalam gelaran Pilkada 2024.

Ibarat Three Musketeers, PDIP NTB, Golkar NTB dan Gerindra NTB sudah membuktikan power politiknya dalam merespon dinamika politik yang ada di NTB. Misalnya dalam perubahan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) di DPRD Provinsi NTB, ketiga Parpol tersebut plus Parpol lain di luar parpol koalisi penguasa daerah, berhasil merubah struktur susunan kepemimpinan AKD tanpa perlawanan yang berarti dari Parpol koalisi Penguasa.

Sehingga secara politik, Mi6 mempredikai akibat insiden politik tersebut akan merepotkan Pemerintahan Zul-Rohmi ketika harus berurusan untuk mendapatkan legitimasi politisi oposisi Udayana yang menguasai secara sistematis unsur-unsur pimpinan AKD tersebut.

”Dalam konteks politik lebih luas, diakui atau tidak, usai pertemuan tiga pucuk pimpinan Parpol yakni Mohan Roliskana dan H Bambang Kristiono (HBK) di kediaman H Rachmat Hidayat merupakan sinyal yang kuat sekaligus test the water tiga Parpol itu untuk berjalan seiring dan searah untuk makin menguatkan politik kemanusiaan,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH, di Mataram, pada Sabtu (21/5/2022).

Menurut pria yang akrab disapa Didu ini menambahkan, apabila kemesraan ketiga Parpol ini tetap berlanjut hingga Pilkada serentak 2024, maka dipastikan akan ada sharing power politik dalam kontestasi Pilkada serentak di NTB, pada November 2024 mendatang.

”Dukungan PDIP NTB untuk Rannya Agustyra Kristiono sebagai Calon DPD RI yang juga Puteri tercinta Petinggi Gerindra yakni H Bambang Kristiono harus dimaknai sebagai upaya untuk saling membesarkan dan saling memanusiakan secara politik,” ujar Didu.

Lebih jauh Didu mengulas langkah awal PDIP NTB yang mengusung Rannya Agustyra Kristiono sebagai sinyal awal membangun pondasi awal menuju sharing power politik dalam arti yang sesungguhnya.

Didu menyakini dengan kapasitas dan performance yang dimiliki ketiga tokoh parpol itu akan sulit mencla-mencle dan tidak konsisten pada apa yang telah digagas meskipun sebatas obrolan tidak resmi.

”Kabarnya paska pertemuan tiga tokoh di PM 15, ketiga tokoh parpol itu aktif berkomunikasi secara intensif untuk membahas dinamika sosial dan politik yang berkembang di NTB everyday,” ungkap Didu.

Platform dan Mapping Kekuasaan Politik

Terkait platform politik menuju Pilkada serentak di NTB pada 2024 mendatang yang tinggal 2 tahun lagi, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana ketiga parpol itu yakni PDIP, Golkar dan Gerindra mampu menemukan formula politik yang pas terkait sharing power politik di setiap wilayah di kabupaten/kota di NTB.

DARI KIRI: H Mohan Roliskana, H Rachmat Hidayat, H Bambang Kristiono.

”Secara mapping politik, ketiga parpol tersebut memiliki wilayah kekuasaan politik berdasarkan hasil kontestasi Pileg dan Pilkada sebelumnya. Misalnya, Kota Mataram, Wali Kota dipegang Golkar yakni Mohan Roliskana dan Ketua DPRD Kota Mataram dipegang Golkar yakni Didi Sumardi. Perolehan kursi Golkar di Pileg 2019 lalu yakni 9 kursi, PDIP NTB 5 kursi dan Gerindra 6 kursi,” ujarnya.

Sementara itu, untuk Lombok Tengah (Loteng) baik Kepala Daerah dan Ketua DPRD Loteng dipegang oleh Kader Gerindra yakni Pathul Bahri dan M Tauhid. Demikian juga untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), baik Bupati dan Ketua DPRD KSB dijabat oleh kader PDIP yakni HW Musyafirin dan Kahar.

Lebih jauh Didu menambahkan, ketiga contoh wilayah kekuasaan politik yang dipegang parpol tersebut setidaknya akan menjadi pijakan untuk menentukan sinergitas menuju Pilkada NTB 2024, termasuk di kabupaten lain maupun Pilgub NTB. Tentu dengan tetap mengacu pada hasil perolehan kursi Pileg 2024 sebagai tolok ukur utama menentukan posisi tawar untuk papan satu dan papan dua.

”Mi6 menyakini apabila koalisi taktis dan strategis ketiga Parpol ini terjadi akan menyederhanakan prosedur dan pengambilan keputusan politik lebih cepat, simple dan efisien dari sisi waktu, biaya maupun kepastian politik, mengingat ketiga tokoh parpol tersebut memiliki decision maker yang kuat,” kata mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini.

Terakhir, Didu menggarisbawahi bahwa kontestasi Pilkada 2024 akan diwarnai dengan dinamika politik yang menarik. Salah satunya munculnya figur-figur baru yang akan mengikuti kontestasi tersebut. Hal ini mencerminkan Pilkada masih menjadi daya pikat yang kuat sebagai kawah candradimuka sirkulasi kepemimpinan daerah pujaan hati rakyat.(Sid)

Leave a Reply

Your email address will not be published.