MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dian Sandi Utama (DSU) menyampaikan bahwa semangat dan komitmen Kementrian ATR/BPN bersama institusi Aparat Penegak Hukum (Polri/Kejagung) untuk menindak tegas mafia tanah, harus mengalir sampai ke daerah.
Keran aduan untuk masyarakat harus dibuka seluas-luasnya di daerah, karena sejak lama telah terdengar kabar para mafia tanah begitu leluasa beroperasi dengan berbagai modus. Lebih-lebih Lombok sebagai daerah pariwisata itu tempat subur bagi para mafia tanah. Polanya beragam, ada yang sertifikatkan tanah terlantar, sertifikatkan tanah kawasan sampai ada juga yang sertifikatkan tanah modal sporadik kongkalikong.
”Kami (PSI) memang diarahkan untuk membantu masyarakat apabila ada pengaduan dari mereka, karena PSI melihat hal ini adalah persoalan yang terjadi pada masyarakat dari dulu dan tidak selesai-selesai sampai saat ini,” kata Ketua DPW PSI NTB, Dian Sandi Utama (DSU) dalam keterangan pers yang dikirim ke Redaksi Lomboktoday.co.id, pada Senin (25/7/2022).
PSI di daerah, lanjut DSU, diminta membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, terutama masyarakat yang menemui jalan buntu ketika menjalankan upaya hukum dan menjadi korban dari mafia tanah. Terutama ketika adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pegawai ATR/BPN, APH hingga Kehakiman.
”Kita buka-bukaan saja, banyak yang menyampaikan kepada kami proses demi proses yang dilalui masyarakat ketika mengadu soal perampasan hak tanah miliknya. Proses penuntutan sampai pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sering kali dikendalikan dan/atau dipermainkan oleh para Mafia Hukum dan Mafia Tanah,” ujarnya.
Jadi, yang harus diingat bahwa ladang basah untuk para mafia tanah ini bermain bukan hanya di daerah/kawasan pariwisata semata, tapi juga di kawasan-kawasan hutan. ”Kita sudah collect data-datanya,” tegas DSU.(Sid)
