LOMBOK BARAT, LOMBOKTODAY.CO.ID – Guna mengatasi kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) se-Kabupaten Lombok Barat, pada Kamis (16/3/2023).
Rakor yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Barat tersebut, dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid; Kadis Sosial Lombok Barat, HL Martajaya; Koordinator PKH wilayah Nusa Tenggara, Koordinator Kecamatan, Jajaran Pejabat Dinas Sosial dan seluruh Pendamping PKH di Kabupaten Lombok Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid mengatakan bahwa Kabupaten Lombok Barat sedang menggalakkan program Pengentasan Kemiskinan, Stunting, dan Gamaq (Gerakan Anti Merarik Kodeq). Diharapkan berbagai program yang dilaksanakan Pemerintah Daerah (Pemda,) ini bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, salah satunya Kementrian Sosial dalam menyukseskan pengentasan kemiskinan.
Bupati Fauzan juga berharap agar tingkat kemiskinan di Lombok Barat dapat berkurang sehingga berada di angka satu digit atau di bawah 10 persen. “Tentu dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan serta gotong royong kita berharap dapat menekan angka kemiskinan hingga satu digit,” kata Bupati Fauzan.
Bupati Fauzan menjelaskan, penurunan angka stunting tidak hanya menjadi keberhasilan perseorangan semata, melainkan kerja sama berbagai pihak dan seluruh masyarakat Lombok Barat. Pengentasan kemiskinan di tahun 2023, lanjut Bupati Fauzan, mengalami penurunan sesuai dengan target RPJMD yang dulunya masih di atas 14%, sekarang di tahun 2023 menjadi 13.33%.
Menurut Bupati Fauzan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangatlah penting, bahkan harus ditingkatkan. Di sisi lain, tantangan data menjadi fokus untuk terus bekerja nyata dengan data dan menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan di masa mendatang. “Untuk itu, diperlukan adanya kolaborasi antara Pemda melalui Dinsos dengan para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan menjadi kunci dalam menjawab tantangan di masa mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, HL Martajaya menyebutkan, ada sekitar 131 Pendamping PKH yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah penerima PKH sebanyak 76 ribu. Dengan komposisi tersebut, kata Martajaya, maka satu pendamping PKH akan melayani atau mengkoordinir sekitar 500 orang penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Namun hal ini menurut Martajaya belumlah ideal. Sehingga ia berharap dengan banyaknya penerima bantuan PKH, maka sumber daya manusia (SDM) bisa ditambah agar bisa mengkoordinir para penerima bantuan. ‘’Kami berharap agar pendamping PKH bisa ditambah dan hal ini sudah kita tindak lanjuti dengan bersurat ke Kementerisn Sosial untuk mendapat tambahan pendamping PKH agar dapat memperlancar program-program Kementerian Sosial selanjutnya,” kata Martajaya.
Kegiatan Rakor pendamping PKH tersebut berjalan dengan lancar. Para pendamping PKH nampak antusias dan bersemangat menerima arahan dari Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid.(ham)
