JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, perlahan ditarik masuk ke ranah politik. Hal ini dibuktikan dengan rencana Komisi III DPR RI yang hendak menyelesaikan kasus yang diawali dari ratusan temuan PPATK ini melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
“Sejak awal kami sudah menduga kasus yang sudah diakui sebagai TPPU ini akan bergulir liar ke ranah politik. Bahkan ada anggota DPR RI yang mengancam akan mempidanakan Menko Polhukam, Mahfudz MD karena dianggap telah membuka informasi TPPU tersebut ke publik,” kata Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin melalui keterangan resminya, pada Minggu (26/3/2023).
Menurut Sultan, akumulasi temuan PPATK yang tidak ditindaklanjuti oleh Kemenkeu mendorong Menko Polhukam, Mahfudz MD membuka informasi tersebut kepada publik. Jangan sampai ketentuan larangan membocorkan hasil temuan dan analisis pada pasal 11 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi alasan di balik tidak pernah diungkapnya kasus tersebut selama belasan tahun.
“Kami mengapresiasi keberanian moral Pak Menko Polhukam dalam kasus ini. Beliau harus menuntaskan kasus ini agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah dalam komitmennya memberantas kasus kejahatan keuangan,” ujarnya.
DPD RI secara kelembagaan, lanjut Sultan, juga sangat mendukung langkah Komisi III DPR RI yang akan membentuk Pansus. Sangat penting bagi semua pihak terkait untuk bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara politik. “DPD juga sedang mengagendakan untuk memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) untuk meminta keterangan dan penjelasan atas pembiaran terhadap hasil analisis aliran keuangan tak wajar di dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari PPATK sejak tahun 2009. Publik berhak tahu apa alasan Kemenkeu tidak menindaklanjuti hasil temuan PPATK tersebut,” ungkapnya.(Sid)
