MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – DPD PDIP angkat bicara terkait mundurnya HL Budi Suryata sebagai Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTB dan sekaligus sebagai kader Partai Banteng Moncong Putih.
PDIP NTB memastikan mundurnya Budi Suryata tak memberi efek atau pengaruh apapun. ‘’Malah kader kami mulai dari anak ranting, ranting, dan anak cabang, justru sangat nyaman dengan mundurnya Budi Suryata,’’ kata Wakil Ketua DPD PDIP NTB, H Ruslan Turmuzi, dalam keterangan pers di Kantor DPD PDIP NTB, pada Kamis (18/4/2024).
Pada hari ini, Kamis (18/4/2024), DPD PDIP NTB memang tengah menggelar rapat lengkap yang dihadiri seluruh pengurus DPD PDIP NTB, termasuk Ketua DPC PDIP 10 kabupaten/kota di NTB, dengan agenda utama membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Mulai hari ini, DPD PDIP NTB membuka pendaftaran calon kepala daerah (Cakada) mulai dari tingkat provinsi untuk calon gubernur (Cagub) hingga calon bupati (Cabup) dan calon wali kota (Cawali) di 10 kabupaten/kota di NTB.
Setelah pembahasan agenda utama rampung, Ruslan Turmuzi mengungkapkan, ada yang mengusulkan agenda tambahan terkait mundurnya Budi Suryata. Hingga hari ini, Kamis (18/4/2024), DPD PDIP NTB sebetulnya kata Ruslan Turmuzi, belum menerima surat pengunduran diri Budi Suryata tersebut.
Para pengurus DPD PDIP NTB baru mengetahui hal tersebut dari pemberitaan media massa. Dan belakangan, Budi Suryata kemudian mengirimkan file digital surat tersebut secara personal ke sejumlah pengurus.
Surat pengunduran diri Budi Suryata itu tertanggal 16 April 2024 dan ditujukan kepada Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan tembusan DPD PDIP NTB, DPC PDIP Sumbawa, dan untuk kebutuhan arsip. Dalam surat yang salinannya didapat awak media tersebut, Budi Suryata menyatakan alasan pengunduran dirinya lantaran sudah tidak nyaman dan tidak sejalan dengan kepemimpinan Ketua DPD PDIP NTB, H Rachmat Hidayat.
‘’Karena pemberitaan sudah meluas, terpaksa walaupun belum resmi kami terima suratnya, kami memberikan tanggapan. Yang pasti, hari ini, PDIP solid mulai dari anak ranting hingga ke DPP. Fokus kami saat ini adalah pemenangan Pilkada serentak sesuai instruksi DPP PDIP,’’ kata Ruslan Turmuzi.
Mundur sebagai kader partai dan juga dari posisinya sebagai Sekretaris DPD PDIP NTB, sepenuhnya kata Ruslan Turmuzi adalah hak Budi Suryata. Tak ada kader PDIP yang hendak menahan-nahannya untuk menjalankan haknya tersebut. PDIP NTB sama sekali tak terganggu. Apalagi tidak nyaman.
Terkait alasan Budi Suryata yang mundur lantaran tidak nyaman dan tidak sejalan dengan kepemimpinan Ketua DPD PDIP NTB, H Rachmat Hidayat, seluruh kader PDIP NTB juga tidak mengerti dengan hal tersebut.
Ruslan Turmuzi menegaskan, selama di PDIP, Budi Suryata telah mendapatkan privilege (hak istimewa) begitu banyak dalam rentang waktu dua dekade terakhir. Budi Suryata dikader oleh partai dan terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Kemudian oleh partai, dia diberi amanah dan kepercayaan untuk duduk sebagai Ketua DPRD Sumbawa selama dua periode. Selanjutnya Budi Suryata menjadi Anggota DPRD NTB, dan kembali diberi amanah oleh partai sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB yang dijabatnya hingga saat ini.
Sebagai kader yang sama-sama duduk di DPRD NTB seperti Budi Suryata, Ruslan Turmuzi menyebut dirinya bahkan sempat merasa ‘’cemburu’’ dengan privilege (hak istimewa) yang diperoleh Budi Suryata, mengingat Ruslan Turmuzi adalah salah satu kader senior di PDIP NTB. Di DPRD NTB saja, Ruslan Turmuzi sudah terpilih berturut-turut selama lima periode.
Karena itu, jika kini ujug-ujug Budi Suryata menyatakan tidak nyaman, banyak yang bertanya akan hal tersebut. Karena itu, secara pribadi, Ruslan Turmuzi menilai Budi Suryata sepertinya sudah kufur nikmat, mengingat begitu banyaknya privilege (hak istimewa) yang telah diberikan oleh partai kepadanya.
‘’Kalau hari ini Budi Suryata mengaku tidak nyaman, dalam persoalan apa? Karena nggak diusulkan jadi calon bupati (Cabup) di Sumbawa? Lha, ini proses pendaftarannya saja kan baru kita mulai buka,’’ ungkap Ruslan Turmuzi.
Karena itu, alasan tidak nyaman yang disebut Budi Suryata dalam suratnya, kata politisi asal Lombok Tengah (Loteng) ini, menjadi tidak rasional. Dan malah sebaliknya, justru seluruh kader PDIP NTB yang kini merasa nyaman dengan keluarnya Budi Suryata dari PDIP. Apalagi kalau mempertimbangkan kontribusi, kinerja, dan cara Budi Suryata bekerja selama ini.
Dalam rapat lengkap kemarin pun, DPD PDIP NTB telah menetapkan Dr Hakam Ali Niazi sebagai Sekretaris DPD PDIP NTB menggantikan posisi Budi Suryata. Sebelumnya, di kepengurusan DPD PDIP NTB, Dr Hakam Ali Niazi adalah sebagai Wakil Sekretaris. ‘’Kami seluruh kader solid. Hak Budi Suryata mengundurkan diri, dan kami tinggal buat keputusan. Kami nggak terlena dan terpengaruh akan hal tersebut,’’ tegas Ruslan Turmuzi.
Terkait posisi Budi Suryata di DPRD NTB, penggantian antar waktu (PAW) tidak memungkinkan dilakukan. Karena itu, Budi Suryata akan tetap dalam posisinya sebagai legislator di DPRD NTB hingga akhir Agustus 2024.
Pendaftaran Cakada
Sementara itu, terkait pendaftaran bakal Cakada (calon kepala daerah), PDIP NTB secara resmi membuka kesempatan kepada figur-figur terbaik Bumi Gora untuk menjadi calon bupati (Cabup) dan calon wali kota (Cawali) melalui PDIP. Sementara untuk bakal calon gubernur (Cagub), PDIP telah menetapkan untuk mengusung kadernya sendiri yakni HW Musyafirin, yang merupakan Bupati Sumbawa Barat dua periode. ‘’PDIP NTB secara resmi membuka pendaftaran bagi figur-figur terbaik yang ingin duduk di jabatan eksekutif sebagai bupati dan wali kota di 10 kabupaten/kota di NTB,’’ kata Ruslan Turmuzi.
Pendaftaran tersebut lanjut Ruslan Turmuzi, terbuka untuk kader PDIP maupun non kader. Saat ini, PDIP memiliki suara signifikan di DPRD Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Utara, Kabupaten Bima, Kota Bima, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Raihan kursi di lembaga legislatif tersebut menjadi modal utama bagi PDIP menatap Pilkada serentak yang pemungutan suaranya digelar 27 November 2024 mendatang.
PDIP tambah Ruslan Turmuzi juga membangun komunikasi dengan partai lain untuk mengusung kandidat dalam Pilkada. Terbuka juga peluang bagi tokoh dan kandidat yang mendaftar ke PDIP dengan membawa dukungan yang telah diperoleh dari partai lain.(Sid)
