LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Timur akhirnya memanggil jajaran Dinas Kesehatan Lombok Timur untuk membahas pengaduan dan temuan di salah satu Puskesmas di Lombok Timur yang menolak masyarakat berobat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Sehingga atas kasus tersebut membuat kalangan DPRD Lotim menjadi geram.
Wakil ketua DPRD Lombok Timur H Daeng Paelori kepada wartawan usai rapat pembahasan kasus ini, Rabu (13/3), dengan tegas menyatakan, kasus ini tidak boleh terulang lagi.
‘’Saya sudah tegaskan kepada pihak Dikes dan jajarannya hingga Puskesmas, Pustu, dan Polindes agar melayani rakyat dengan sebaiknya, jangan karena persoalan administrasi lalu petugas kesehatan tidak memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat,’’ katanya.
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Lombok Timur ini, perbaikan pelayanan kesehatan adalah salah satu visi misi Bupati. Jadi menurutnya, jika masih ada petugas kesehatan yang tidak memberikan pelayanan terbaik berarti mereka dapat dikatakan tidak menjalankan visi misi Bupati selaku atasannya. ‘’Bupati harus segera mencopot bawahan yang tidak setia menjalankan amanatnya,’’ ungkapnya.
Anggota dewan 3 periode itu menyebut, pemerintah telah memberikan anggaran yang cukup banyak kepada Dikes agar jajaran dikes tidak bisa lagi berdalih soal anggaran tidak tersedia.
‘’Jangan membuat alasan klasik berdalih anggaran terbatas, lalu tidak mau melayani rakyat dengan maksimal. Kalo memang anggaran masih kurang, mari sampaikan kepada kami di dewan,’’ ujar pria yang akrab disapa pak Daeng ini.
Terkait polemek terbitnya SK tenaga honorer daerah, politisi senior Partai Golkar ini menyebut justru di jajaran Dikes paling banyak masalah.
Daeng mensinyalir, rekruitmen tenaga honor di Dikes Lotim ditengarai sebagai sarang terjadinya pungli. Daeng Paelori mengendus adanya oknum yang memungut sejumlah uang kepada calon tenaga honor.
Selaku pimpinan dewan, Daeng mengaku pernah membicaran polemik ini dengan Bupati. Dan katanya Bupati telah berjanji akan menuntaskan semua tanaga honor daerah ini pasca Pemilu yang tinggal beberapa saat lagi.
‘’Kami sudah membicarakan persoalan ini dengan Bupati dan Bupati berjanji akan menuntaskan setelah Pemilu,’’ jelas Daeng seraya menambahkan nanti dilihat seperti apa perbaikannya.
Pihak dewan berjanji akan tetap mengawasinya. Jika tidak dituntaskan dengan baik, pihaknya mengancam akan membentuk Pansus. Yang jelas lanjut Daeng, Bupati berjanji semua tenaga honorer yang lama tidak ada yang akan dibuang.
Soal adanya kasus SK Bupati lebih dulu keluar untuk tenaga honorer yang baru dari pada tenaga lama, Daeng menyikapinya sebagai sebuah kasus. ‘’Saya baru mendengar ini. Tentu ini adalah sebuah kasus yang harus kami pelajari,’’ pungkasnya.(Kml)
