MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Perwakilan masyarakat Gili Trawangan, Nurbaya Sari berharap kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dapat mengedepankan solusi buat masyarakat dan destinasi pariwisata NTB yang ada di Gili Trawangan terkait dengan perjanjian kontrak antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Sehingga masyarakat sekitar bisa hidup harmonis dan kondusif untuk mengembangkan pariwisata Gili Trawangan yang lebih baik ke depannya.
‘’Usai kami berdialog langsung dengan Gubernur NTB, saya berharap adanya solusi-solusi terbaik buat masyarakat dan pariwisata NTB di Gili Trawangan,’’ kata Nurbaya Sari usai berdialog dengan Gubernur NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/6).
Nurbaya Sari juga mengakui bahwa respon cepat Gubernur NTB untuk mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Gili Trawangan patut dibanggakan. Sehingga harapan-harapan masyarakat dapat tersampai kepada terkait masalah-masalah.
‘’Saya apresiasi tindakan Gubernur NTB. Karena ini yang kami tunggu dari awal, sehingga Pemprov NTB dan masyarakat tidak dirugikan. Apa yang menjadi keluh kesah kami sangat cepat direspon oleh Gubernur NTB di media sosial. Baru kemarin kami memberikan komentar di akun Facebook pribadinya dan hari ini langsung diundang. Semoga Provinsi NTB semakin Gemilang dan masyarakat di Gili Trawangan bisa hidup harmonis dan kondusif,’’ ujarnya.
Perwakilan masyarakat Gili Trawangan yang lain, Rais menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah yang telah membuka dialog tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Gili Trawangan, terutama masalah-masalah dengan PT GTI.
‘’Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan Pak Gubernur NTB dan mudah-mudahan pertanyaan kami yang sudah 25 tahun yang lalu bisa dicarikan solusinya terkait dengan kontrak PT GTI saat ini,’’ kata Rais di hadapan Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah yang didampingi Sekda NTB, HL Gita Ariadi, dan Koordinator Bidang Intelijen Kejati NTB, Agus Chandra dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov NTB.
Menurut Rais, dengan kerendahan hati dan kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur NTB saat ini, membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar Gili Trawangan, terutama dampak perjanjian kontrak antara PT GTI dengan Pemprov NTB. ‘’Terima kasih pak gubernur sudah merespon cepat permintaan kami di sosial media untuk mendengarkan masukan dan saran dari kami. Sehingga kami diizinkan untuk berbicara langsung dengan orang nomor satu di NTB,’’ ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Intelijen Kejati NTB, Agus Chandra mengungkapkan, bahwa apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat akan menjadi bahan dalam menyusun isi dan kebijakan adendum kontrak produksi PT GTI. Sehingga dalam rangka mendampingi Pemda sebagai pengacara negara, maka beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Kejati NTB di antaranya adalah Pemerintah Provinsi NTB tidak boleh dirugikan, adanya kepastian berinvestasi dan masyarakat tidak boleh dirugikan.
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa kebijakan adendum adalah mencari jalan terbaik agar tidak merugikan semua pihak. Bahkan Gubernur meyakinkan masyarakat di Gili Trawangan tidak akan dirugikan lantaran Pemprov NTB telah menandatangani kesepakatan adendum dengan pihak PT Gili Trawangan Indah (GTI).
Gubernur menjelaskan bahwa langkah adendum bukan semata-mata untuk meneruskan perjanjian kontrak dengan pihak PT GTI. Melainkan dengan adanya kebijakan adendum ini justru membuka kesempatan baru, sehingga kesakralan perjanjian kontrak bisa dibuka kembali dengan menyepakati berbagai pokok-pokok kerjasama. ‘’Langkah adendum hanya sebagai pembuka saja. Kalau ada kepentingan masyarakat harus diakomodir melalui addendum, maka kita akan prioritaskan,’’ kata Gubernur.(Sid)
