JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus menggenjot realisasi pendapatan dan belanjanya pada sisa akhir tahun 2021. ‘’Karena sudah menjelang akhir tahun, kemudian dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden Jokowi selalu menekankan mengenai masalah realisasi belanja, karena realisasi belanja baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menjadi tulang punggung utama untuk mendorong perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini menjadi sangat penting,’’ kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Pembahasan Simpanan Kas Daerah pada Bank Umum yang digelar secara virtual, pada Rabu (22/12/2021).
Saat Rapat Pembahasan Simpanan Kas Daerah tersebut, Mendagri Tito Karnavian merilis perkembangan data realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) per 17 Desember 2021. Di mana, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 17 Desember 2021, pukul 18.00 WIB, Mendagri Tito Karnavian memaparkan bahwa secara rata-rata realisasi pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia adalah 86,61 persen atau Rp1.009,33 triliun.
Angka itu terdiri dari dana transfer sebesar Rp743,44 triliun atau 73,66 persen dan sisanya Rp265,89 triliun atau 26,34 persen bersumber dari luar dana transfer. ‘’Realisasi ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2020 itu 92,48 persen atau sebesar Rp1.050,93 triliun. Ini gambaran umum realisasi pendapatan,’’ kata Mendagri Tito Karnavian.
Angka itu, lanjut Mendagri Tito Karnavian, didapat dari rata-rata realisasi pendapatan provinsi sebesar 91,37 persen atau Rp325,62 triliun, rata-rata kabupaten sebesar 84,47 persen atau Rp558,01 triliun, dan rata-rata kota sebesar 84,69 persen atau Rp125,71 triliun. ‘’DIY yang tertinggi yakni mendekati 100 persen atau 97,32 persen, Kepulauan Bangka Belitung 97,10 persen, Jawa Barat 96,29 persen, Gorontalo 96,27 persen, Sulawesi Tengah 95,60 persen, Sumatera Barat 95,26 persen, Aceh 95,11 persen, dan Riau 94,54 persen, ini daerah-daerah yang relatif mampu mencapai target sesuai awal tahun pendapatan,’’ ungkap Mendagri.
Mendagri Tito Karnavian juga menyoroti realisasi pendapatan yang rendah pada beberapa provinsi, seperti Sumatera Selatan yang realisasi pendapatannya baru mencapai 77,49 persen, Kalimantan Timur 79,91 persen, Maluku 84,63 persen, Nusa Tenggara Timur (NNT) 84,84 persen, dan Maluku Utara 85,40 persen. ‘’Mungkin salah satunya karena memang adanya tekanan pada ekonomi, ada retribusi-retribusi yang dinaikkan ke atas seperti minerba, serta nomenklatur IMB, ini juga membuat penerimaan dari PAD menjadi rendah,’’ ujarnya.
Sementara itu, realisasi belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia per 17 Desember 2021 pukul 18.00 WIB, tercatat angka realisasi rata-rata sebesar 73,23 persen atau Rp928,25 triliun. Secara persentase, realisasi belanja daerah bulan Desember TA 2021 sebesar 73,23 persen lebih rendah dibandingkan dengan bulan Desember TA 2020 yakni 82,69 persen. Penyebabnya, perhitungan realisasi 2021 baru sampai pertengahan Desember, sedangkan pada 2020 penghitungannya berdasarkan data realisasi hingga akhir Desember. Untuk itu, diharapkan terjadi peningkatan yang optimal dalam realisasi belanja pada akhir Desember 2021.
Adapun angka realisasi belanja APBD TA 2021 didapat dari rata-rata realisasi belanja provinsi sebesar 78,49 persen atau Rp305,57 triliun, rata-rata kabupaten sebesar 71,08 persen atau Rp507,68 triliun, dan rata-rata kota sebesar 70,09 persen atau Rp115,00 triliun.(Sid)
