Indonesia Kembali Serukan Penghentian Kekerasan di Myanmar

Jokowi Saat Konferensi Pers
Presiden Jokowi (tengah) saat Konferensi Pers, di Hotel Meruorah, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, pada Senin (8/5/2023).

MANGGARAI BARAT, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), situasi di negara tersebut saat ini tidak membuat pihak mana pun menang, tapi hanya membuat rakyat menjadi korban.

“Rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama,” kata Presiden Jokowi dalam Konferensi Pers, di Hotel Meruorah, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, pada Senin (8/5/2023).

Untuk itu, keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini, ditegaskan Presiden Jokowi, akan terus mendorong implementasi dari lima poin kesepakatan atau “Five-Point Consensus“. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah berkaitan dengan bantuan kemanusiaan.

Menurut Presiden Jokowi, berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia dan melalui keketuaannya di ASEAN mampu memfasilitasi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).

Setelah tertunda cukup lama karena masalah akses, Presiden Jokowi mengungkapkan, joint needs assesment mampu diselesaikan. “Ini masalahnya adalah masalah akses. Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan, tetapi sangat disayangkan di tengah perjalanan terjadi baku tembak,” ungkap Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi juga telah menjelaskan bahwa ada dua tahap bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Tahap pertama terkait dengan life saving, telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan Covid-19, dan tahap kedua life sustaining. “Tahap kedua ini sempat alami hambatan karena kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan, terutama di wilayah-wilayah yang di luar kontrol militer Myanmar,” jelas Menlu, Retno Marsudi.(Sid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *