DEPOK, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemeringkatan kabupaten/kota se-Indonesia di bidang keberlanjutan, perlu dilakukan. Hal ini penting untuk mendapat gambaran bagi kabupaten/kota mengenai isu pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dan bidang keberlanjutan.
Selain itu, melalui data tersebut juga akan terlihat pula usaha yang telah dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk dapat memperbaiki isu-isu keberlanjutan.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Adwil Kemendagri), Safrizal ZA mengakui bila Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dalam sektor perkotaan. Salah satunya yakni mengenai urbanisasi yang semakin pesat dan tidak disertai dengan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, transportasi, dan perumahan aman serta terjangkau.
‘’Hal itu menyebabkan masih besarnya proporsi penduduk perkotaan Indonesia yang tinggal di daerah kumuh, kemacetan, polusi dan masalah kesehatan,’’ kata Safrizal ZA di sela-sela acara Penganugerahan UI Green City Metric 2023 untuk kabupaten/kota di Indonesia, yang dilaksanakan di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (1/8/2023).
Dengan realitas tersebut menyebabkan pembangunan berkelanjutan sulit tercapai tanpa ada perubahan signifikan dalam membangun wilayah perkotaan. Karenanya, dipandang perlu untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak.
Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan yang salah satunya akan mengukur Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) sebagai ukuran kuantitas dan kualitas layanan perkotaan.(Sid)
