LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 17.195 orang petani tembakau yang merupakan pekerja rentan, sehingga kini mendapat apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan.
Apresiasi tersebut ditandai dengan pemberian penghargaan yang diterima Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Juaini Taofik pada acara Paritrana Award Provinsi NTB Tahun 2024 dan Optimalisasi Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penghargaan diserahkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua (Kanwil Bali Nusra Papua), Kuncoro Budi Winarno, di Mataram, pada Rabu (8/5/2024).
Kuncoro Budi Winarno berharap Pemda Lotim dapat semakin memperluas kepesertaan, juga menggarisbawahi pentingnya kepesertaan bagi penyelenggara Pemilu sebagai pekerja yang juga dinilai rentan.
Pemda Lombok Timur sejak tahun 2023 lalu menaruh perhatian terhadap masyarakat rentan, di antaranya; petani tembakau dengan mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp7,3 miliar bagi 12 ribu orang perkerja. Sementara itu, tahun 2024 ini jumlahnya meningkat menjadi 17 ribu orang peserta baru dengan dana yang disiapkan tak kurang dari Rp12 miliar.
Terkait komitmen tersebut, Pemda Lotim menempati posisi ke-2 Paritrana Award Provinsi NTB Tahun 2024 kategori Pemerintah Daerah (Pemda), setelah Pemda Lombok Tengah (Loteng). Penyelenggaraan Paritrana Award menjadi upaya BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan gaung pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya tersebut juga diharapkan dapat secara bertahap mengurangi kemiskinan ekstrem.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) NTB, H Ibnu Salim yang mewakili Pj Gubernur NTB, HL Gita Ariadi dalam sambutannya pada penghargaan yang dihadiri kepala daerah lingkup Provinsi NTB serta KPU dan Bawaslu tersebut, mengapresiasi penyelenggaraan Paritrana Award.
Karenanya, Pj Sekda NTB mengajak seluruh pemangku kepentingan dapat memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah masing-masing. ‘’Optimalkan pencapaian dengan komunikasi dan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan,’’ katanya.(Kml)
