LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Tim dari Kedutaan Kanada untuk Indonesia dan tiga lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim).
Rombongan diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Juaini Taofik didampingi Pj Sekda Lotim, H Hasni dan sejumlah pimpinan OPD, di ruang rapat Bupati Lotim, pada Kamis (30/5/2024).
Kunjungan dimaksudkan serangkaian monitoring pelaksanaan program Better Reproductive Health and Right For All in Indonesia (BERANI) II yang diluncurkan beberapa waktu lalu.
Pj Bupati mengakui jumlah kasus pernikahan anak di daerah ini menjadi yang tertinggi di NTB. Karena itu, Pemda melalui berbagai program terus berupaya menekan kasus pernikahan anak. Terlebih menyadari pernikahan dini berdampak terhadap prevalensi stunting. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia terbaru, kasus stunting di Lotim turun dari 30% menjadi 27%.
Juaini Taofik pun menyambut baik implementasi program BERANI di Lotim. Program join dari Kanada dan tiga lembaga PBB yang menerapkan konsep ‘’Gawe Gubuk’’ melibatkan masyarakat tingkat kampung langsung dalam pelaksanaannya. Ia pun menyebut konsep tersebut siap direplikasi di desa-desa lainnya di seluruh Lotim.
Kepala Sub Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kemendagri, Reza Pranatama yang mendampingi tim join tersebut menjelaskan tujuan kedatangan tim secara khusus ingin melihat secara langsung implementasi program BERANI II sebagai lanjutan dari program BERANI I sekaligus menunjukkan model program.
Program BERANI, ditambahkannya, mendorong inklusivitas, menjangkau kelompok rentan seperti remaja perempuan dengan disabilitas intelektual melalui pendidikan kesehatan reproduksi inklusif disabilitas, atau perempuan dengan disabilitas. Selain itu, perempuan lanjut usia juga menjadi sasaran dalam kegiatan terkait perubahan norma sosial di masyarakat.
Lotim menjadi satu dari 28 kabupaten/kota di 14 provinsi, termasuk dua kabupaten yang merupakan lokasi intervensi bersama oleh UNFPA, UNICEF dan UN Women ini. Pelaksanaan program BERANI II yang akan berlangsung hingga 2026 mendatang, didampingi pula Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.(Kml)
