JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID — Menlu, Marty M Natalegawa menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan 2013 di Pejambon, Jumat (04/1). Secara umum, diplomasi bekerja untuk menciptakan dan memelihara stabilitas, keamanan dan perdamaian. Diplomasi juga bekerja bagi terciptanya keadilan dan kemakmuran di kawasan maupun global. Kesemuanya dilakukan demi kepentingan nasional Indonesia.
Dalam acara yang dihadiri para sesepuh Kemlu, DPR RI, Duta Besar negara-negara sahabat, wakil-wakil dari instansi terkait dan insan media, Menlu Marty menekankan Sembilan pokok perhatian refleksi diplomasi tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013.
Pertama, mempertajam prioritas kerjasama bilateral dengan mitra strategis dan negara sahabat lainnya. ‘’Di samping peningkatan di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata, kerjasama juga mencakup bidang-bidang lain seperti ketahanan pangan, energi, pertahanan, kesehatan dan lingkungan hidup,’’ kata Marty.
Kedua, diplomasi ekonomi yang diarahkan pada konsolidasi pasar tradisional dan perluasan pasar non-tradisional. Hingga pertengahan 2012, pasar ekspor non-tradisional Indonesia di Afrika, Timur Tengah dan Eropa Timur, naik masing-masing sebesar 46 persen, 43 persen dan 87 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. ‘’Seiring pulihnya perekonomian tahun 2013, diplomasi ekonomi dilanjutkan untuk mecari peluang dan penetrasi pasar non tradiosional dan pertajam peluang pasar tradisional, khususnya dengan mitra strategis,’’ ungkapnya.
Ketiga, mengintensifkan perundingan perbatasan dengan negara tetangga sesuai dengan kepentingan nasional dan ketentuan serta norma hukum internasional. Selama 2012, telah dilaksanakan tak kurang dari 32 kali perundingan perbatasan dengan tujuh negara, yang meliputi 15 kali dilakukan perundingan batas maritim dan 17 kali perundingan batas darat. ‘’Perundingan-perundingan batas maritim mengalami kemajuan signifikan di tingkat teknis dan telah mendapat dorongan pada tingkat tinggi agar dicapai kemajuan lebih lanjut,’’ jelasnya.
Keempat, meningkatkan perlindungan WNI/TKI di luar negeri dengan memprioritaskan aspek pencegahan, deteksi dini dan perlindungan. Sepanjang 2012, upaya pencegahan membuahkan hasil melalui penurunan pelaporan kasus yang dihadapi WNI sebanyak hampir 50 persen. Dari 38.880 kasus pada 2011, menjadi 19.218 kasus pada 2012. Sebanyak 110 WNI dibebaskan dari ancaman hukuman mati, yang 33 orang diantaranya dibebaskan murni dan kembali ke tanah air. ‘’Pada 2013, perlindungan WNI akan tetap menempati agenda prioritas diplomasi. Kemlu juga telah membuat grand design perlindungan WNI di luar negeri,’’ ungkapnya lagi.
Kelima, pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di tingkat kawasan. Dalam catatan diplomasi sepanjang 2012, hampir tidak ada satu masalah di kawasan yang luput dari kontribusi Indonesia.Pada 2013, diplomasi akan berupaya meningkatkan momentum pelaksanaan secara menyeluruh Declaration of Conduct (DOC) Laut China Selatan. Indonesia juga akan secara konsisten mengingatkan pentingnya seluruh negara mengikatkan diri pada “Bali Principles” yang disepakati dalam KTT Asia Timur di Bali, 2011 lalu.
Keenam, konsolidasi demokrasi dan nilai-nilai HAM di kawasan dan global. Konsolidasi tersebut dilakukan baik dalam kerangka ASEAN maupun Bali Democracy Forum.
Ketujuh, memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan yang kuat, berkelanjutan dan inklusif. Sebagai ketua APEC 2013, Indonesia memiliki peluang untuk berkontribusi bagi pembentukan tatanan ekonomi mendatang. Demikian pula di Asia Tenggara, yaitu dengan mendorong penyelesaian scorecard pencapaian Komunitas Ekonomi ASEAN.
Kedelapan, kontribusi untuk memelihara perdamaian, keamanan dan keadilan pada tataran global. Indonesia bersama masyarakat internasional akan berupaya meraih kemajuan lebih jauh atas capaian diplomasi 2012, khususnya terkait diterimanya Palestina sebagai begara peninjau di PBB. ‘’Peningkatan kapasitas negara Palestina, rekonsiliasi antara elemen di Palestina serta dorongan bagi pemulihan kembali proses perdamaian Timur Tengah ke arah pemenuhan hak-hak mendasar bangsa Palestina sesuai resolusi PBB yang relevan serta prinsip two state solution,’’ bebernya.
Kesembilan, mendorong tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkeadilan. Indonesia memikul tanggung jawab khusus terkait isu agenda pembangunan global. ‘’Bapak Presiden bersama dengan Presiden Liberia dan PM Inggris telah dipilih menjadi pemimpin bersama High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda yang akan memberikan masukan kepada Sekjen PBB mengenai agenda pembangunan global pasca 2015,’’ jelasnya.
Menutup paparannya, Marty menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kemitraan seluruh elemen bangsa, terutama Komisi I DPR RI atas pelaksanaan diplomasi sepanjang 2012. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada media yang berperan dalam mengkomunikasikan dengan baik diplomasi kepada masyarakat luas.Pada akhir acara tersebut, Kemlu memberikan penghargaan Adam Malik kepada sejumlah media yang telah menyajikan pemberitaan terbaik mengenai politik luar negeri dan diplomasi.(ara)
