Oleh: Abdul Rasyid Z. |
MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Lombok Global Institut (LOGIS) menggelar diskusi publik dengan tema ‘’BUMD Sakit, Apa Obatnya?’’, di Cafe Palma Kota Mataram, Kamis (13/2). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik itu antara lain; Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan, H Ruslan Turmuzi; Dosen Fakultas Hukum Unram, Dr Lalu Wira; Dosen Fakultas Ekonomi Unram, Dr Firmansyah; dan Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Hendriadi.
Dalam paparannya, Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan, H Ruslan Turmuzi mengatakan harapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu untuk memberikan kontribusi lebih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, Ruslan menilai, keberadaan BUMD yang ada di Provinsi NTB ini tidak ada satupun yang memberi keuntungan, justru menambah beban daerah. ‘’BUMD harus dikelola secara profesional dan penempatan personel SDM-nya tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Artinya ada mekanisme fit and proper test yang mestinya harus dilaksanakan secara baik dan profesional ketika menempatkan jajaran Komisaris dan Direksi BUMD,’’ kata Ruslan Turmuzi.
Dosen Fakultas Hukum Unram, Dr Lalu Wira mengatakan, untuk dapat berperan optimal BUMD harus diberikan otonomi yang seluas-luasnya dan lepas dari berbagai intervensi kekuasaan. ‘’Meski tidak bisa dipungkiri berbagai kepentingan ada di BUMD. Oleh karena itu, harus diberikan otonomi dan dikurangi intervensi politiknya. Tanpa itu, maka sulit kita harapkan BUMD itu bisa berperan maksimal,’’ kata Lalu Wira.
Senada dengan Lalu Wira, Dosen Fakultas Ekonomi Unram, Dr Firmansyah juga menyampaikan bahwa kunci menyehatkan BUMD itu adalah dengan melakukan restrukturisasi secara manajemen dan aktivitas. ‘’Restrukturisasi secara manajemen itu dengan mengedepankan aspek profesionalisme mulai dari Komisaris hingga pada level terbawah harus diterapkan standar bisnis yang kuat. Sementara restrukturisasi aktivitas adalah bagaimana BUMD itu intens membangun kemitraan bisnis yang ruangnya saat sekarang sudah sangat cukup luas,’’ katanya.
Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Hendriadi mengatakan, dalam membangun kepercayaan publik management BUMD harus transparan membuka informasi di tengah-tengah masyarakat. ‘’BUMD jangan takut dengan transparasi. Kalau tidak membuka diri, minimal laporan rugi labanya, investor atau perusahaan mana yang mau masuk? Masyarakat juga tidak akan peduli sebab tidak tahu tentang BUMD itu,’’ kata Hendriadi.
Direktur LOGIS, M Fihiruddin, S.Pd mengatakan, BUMD ke depan harus benar menjadi perusahaan daerah yang bonafit dan dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahan swasta hebat yang ada saat sekarang ini. Dan sudah saatnya Perusda ini go publik. Sehingga punya asas manfaat yang jelas buat daerah.(Sid)
