Oleh: Abdul Rasyid Z. |
MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Dalam rapat koordinasi pengawasan nasional (rakorwasnas) secara virtual, Senin (15/6), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang berkomitmen tinggi untuk mengalokasikan anggaran penanganan Pandemi Covid-19 serta penanganan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya.
Ada 10 Provinsi yang diumumkan mantan Kapolri itu. Salah satunya adalah Provinsi NTB sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengambil langkah berani. Memanfaatkan penanganan Pandemi Covid-19, bukan saja sebagai musibah yang harus diratapi, tapi juga sekaligus peluang atau kesempatan merancang program yang di ujung krisis nantinya bisa mendatangkan keberkahan bagi usaha ekonomi produktif masyarakat.
Selain berjuang mengatasi krisis kesehatan dan segala efek berantai yang menyertainya, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah meluncurkan program yang diharapkan mampu mengubah krisis kesehatan dan sosial ekonomi ini agar ujungnya berbuah kebangkitan dan kemandirian industri dan usaha ekonomi produktif masyarakat (IKM/UKM) lokal.
Bantuan paket kebutuhan pokok bagi masyarakat yang dikemas dalam paket JPS Gemilang-pun diluncurkan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.
Program ini memang jauh beda dibandingkan program pusat maupun daerah lain. Jika pusat meluncurkan BLT atau uang tunai, NTB justru mengambil jalan susah dan terjal, mewajibkan seluruh paket bantuannya berbentuk produk-produk yang dihasilkan masyarakat setempat.
Kebijakan ini memang tidak mudah. Diawal pelaksanaannya, JPS Gemilang tahap I, tak luput dari pro dan kontra karena masih banyak kendala yang harus diatasi. Mulai dari pendataan, soal distribusi dan kelompok penerima manfaat, koordinasi atau keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa hingga jumlah IKM/UKM yang terlibat.
Namun belajar dari pengalaman pahit pada JPS Gemilang tahap I, di tahap II dilakukan perbaikan menyeluruh, mulai dari tahap pendataan yang melibatkan seluruh unsur, terutama desa/dusun yang berhadapan langsung kondisi riil di masyarakat, penentuan dan pengadaan produk atau komoditi setempat yang melibatkan OPD masing-masing daerah. Hingga IKM/UKM yang terlibat mencapai lebih 535 unit, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di NTB.
Kebijakan tersebut berhasil meredam pro kontra dan mispersepsi yang sebelumnya sempat sedikit mengoyak harmoni di kalangan masyarakat. Bahkan kini pengusaha lokal sudah mulai angkat jempol karena mulai merasakan manfaatnya. Para pelaku IKM/UKM dan kelompok usaha produktif di desa merasakan bahwa program JPS Gemilang ini mampu menjadi penyelamat agar tetap berproduksi di tengah pandemi. Karena pemerintah menjadi pasar yang siap menyerap dan menjembatani produk-produk mereka agar lebih kompetitif. Pengakuan jujur pun datang dari berbagai unit usaha ratusan IKM/UKM dan kelompok usaha rakyat yang menyatakan dukungan dan optimisme untuk keberlanjutan usahanya.
Tak mau terlena dengan JPS Gemilang tahap I dan tahap II, Gubernur meminta jajarannya untuk mulai menyiapkan sekaligus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan JPS Gemilang tahap III. Baik dari sisi jenis dan jumlah produk-produk yang akan diserap dan didistribusikan untuk bantuan masyarakat, maupun penambahan jumlah IKM/UKM yang dilibatkan dalam menyediakan produk-produk tersebut.
‘’Kalau bisa sampai 700 IKM/UKM yang terlibat. Lebih banyak yang terlibat akan lebih baik, karena tujuan kita, bukan hanya sifatnya memenuhi kebutuhan saat ini saja, tetapi memberdayakan IKM/UKM agar di ujungnya nanti mereka bisa mandiri dan berkompetisi di pasar bebas,’’ kata Gubernur saat memimpin rapat persiapan peluncuran JPS Gemilang tahap III, di RRU Kantor Gubernur NTB, Senin (15/6).
Menurut Gubernur, tujuan JPS Gemilang bukan hanya sebatas pada saat krisis ini saja. Bukan hanya untuk menghidupkan UKM/IKM lokal yang terdampak Covid-19 dengan cara meng-cover produk-produk mereka ke dalam item-item bantuan sosial yang diluncurkan ini saja. ‘’Tujuan kita menggunakan produk lokal. Bukan hanya sebatas itu. Kami juga terus berupaya perkuat promosi produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Mencintai produk lokal sebagai langkah awal pemerintah, untuk selanjutnya dapat bersaing di pasar global,’’ ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan harapan pemerintah pusat, khususnya pesan Presiden Jokowi agar Pemerintah Daerah dan semua pihak lebih berpihak dan bergerak menyelamatkan IKM/UKM dan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
Mendagri, Tito Karnavian dalam paparannya menyebut sejumlah capaian provinsi-provinsi yang masuk 10 besar terkait kebijakan mengalokasikan dan rasionalisasi APBD untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan sektor sosial ekonomi.
NTB berada di peringkat pertama untuk presentase rasionalisasi belanja barang dan jasa, dengan capaian presentase sebesar 57,96 persen. Sementara pada alokasi belanja penanganan dampak ekonomi, Pemerintah Provinsi NTB berada di posisi ke-6 dengan capaian sebesar Rp278,64 miliar setelah Provinsi Bangka Belitung. Kemudian untuk alokasi belanja pada bidang kesehatan, Pemprov NTB bergeser di peringkat ke-7 dengan capaian Rp466,51 miliar. Selanjutnya, pada kegiatan alokasi belanja penyediaan Jaring Pengamana Sosial (JPS), Pemprov NTB masih bertahan di posisi ke-7 dengan presentasi sebesar Rp325,00 miliar.(Sid)
