JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Langkah pemerintah yang akan memberikan stimulus kepada industri pers dalam menghadapi Pandemik Covid-19 harus segera direalisasikan. ‘’Stimulus tersebut harus segera dieksekusi, sehingga industri pers tak mati lantaran Pandemi Covid-19. Dukungan pemerintah terhadap pers menunjukkan keseriusan untuk memfasilitasi penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat. Pers-lah yang menjadi garda terdepan dalam memerangi hoax Covid-19,’’ kata Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo saat menerima audiensi Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) periode 2020-2025, di ruang kerja Ketua MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/7).
Dewasa ini, Bamsoet yang pernah menggeluti dunia jurnalistik ini menilai tantangan terbesar media massa saat ini bukan lagi bersumber dari otoriter negara, melainkan para buzzer di media sosial yang memproduksi hoax dan hate speech sesuai pesanan. Namun demikian, ia menegaskan media tak boleh kalah. Media harus tetap membuktikan diri sebagai rujukan utama masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Ia pun mengurai riset dari lembaga Edelman Trust Barometer di tahun 2019 terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media massa di 26 negara.
Dalam riset tersebut, media siber di Indonesia dinilai masih eksis di mana dari 26 negara, hanya 4 negara yang rakyatnya masih percaya terhadap media massa, yakni China (76 persen), Indonesia (70 persen), India (64 persen), dan Uni Emirat Arab (60 persen). ‘’Rakyat di negara-negara besar justru tak menaruh kepercayaan tinggi terhadap media massa. Misalnya Rusia (26 persen), Turki (27 persen), Jepang (35 persen, Inggirs (37 persen), maupun Amerika Serikat (48 persen),’’ ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyoroti masih rendahnya Indeks Kebebasan Pers Indonesia. Sebagaimana dirilis Reporters Without Borders, organisasi internasional yang melakukan penelitian mengenai kebebasan pers dunia, dalam laporan 2019 World Press Freedom Index yang menempatkan Indonesia di posisi 124 dari 180 negara. ‘’Kondisi jurnalistik kita saat ini cenderung terus membaik. Pers bebas mengabarkan apa pun tanpa takut menghadapi tekanan kekuasaan. Informasi apa pun bisa didapat dengan mudah karena setiap orang bebas menyuarakan tentang apa pun. Memang masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yang menjadi tugas kita bersama,’’ katanya.
Beberapa hal akan dilakukan dalam pemberian stimulus kepada industri pers dalam menghadapi Pandemi Covid-19, antara lain menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran, penundaan atau penangguhan beban listrik, keringanan cicilan pajak korporasi menjadi 50 persen, membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juga per tahun, gaji paling tinggi 18 juta per bulan hingga mengalihkan anggaran belanja iklan layanan masyarakat kementerian dan lembaga negara kepada media lokal.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah Pengurus Pusat JMSI turut hadir, di antaranya; Ketua Umum, Teguh Santosa; Bendahara, Dede Zaki Mubarok; Sekretaris Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Yayan Sopyani; Anggota Bidang Hukum dan Advokasi, Ahmad Hardi Firman, Eko Sembiring dan Lana Siahaan; Ketua JMSI DKI Jakarta, Darmawan Sepriyossa, serta Sekretaris JMSI DKI Jakarta, Khalid Zabidi.(Sid/jmsi)
