Oleh: ABDUL RASYID ZAENAL |
MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (Wagub NTB), Hj Sitti Rohmi Djalillah optimis perekonomian daerah yang sempat minus dikarenakan Pandemi Covid-19, bisa membaik pada tahun berikutnya.
‘’Biasanya di waktu normal, eksekusi anggaran kenceng di akhir-akhir saja. Tapi, sekarang karena proses pemulihan ekonomi di masa Pandemi Cvid-19, eksekusi anggaran dari kuartal pertama harus kenceng supaya baik pertumbuhannya,’’ kata Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah selepas menghadiri penandatanganan kerja sama dan nota kesepahaman antara 34 Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP se-Indonesia, disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan Kepala BPKP Pusat, secara virtual pada Rabu (2/12).
Untuk pengawasan sendiri ungkap Wagub, Pemprov NTB memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan BPKP Provinsi NTB. Setiap perencanaan hingga eksekusi anggaran, Pemprov NTB selalu berkonsultasi dengan BPKP. Hal tersebut untuk saling menjaga agar penggunaan uang negara bisa terus aman dan tepat sasaran. ‘’Kita optimis Insya Allah perekonomian kita semakin baik,’’ ujarnya.
Kepala BPKP Pusat, Muhammad Yusuf Ateh saat acara tersebut menyebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi busur pengenggerak perekonomian utama di masa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, sejak Januari 2021 mendatang, pembelanjaan harus dilaksanankan dengan cepat, tepat, dan akuntabel, agar pertumbuhan ekonomi bisa terus membaik.
Selain itu, Kepala BPKP Pusat juga menekankan pentingnya pengawasan dan ketelitian dalam membelanjakan anggaran. Sehingga tidak ada oknum nakal yang memanfaatkan kondisi tersebut demi mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, ia meminta agar Pemerintah dan Pengawas harus bekerjasama dengan sebaik-baiknya. ‘’Kami ingatkan hati-hati dan tetap akan ada pemeriksaan. Kita berharap BPKP mampu mendampingi dan mengawasi pelaksanaan ini agar pelaksanaannya bisa cepat, tepat, dan akuntabel,’’ katanya.
Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian menjelaskan, tidak semua Pemda memiliki kapasitas yang cukup untuk membangun dan membuat program yang pas dan mengeksekusinya dengan baik. Sehingga harus mengutamakan fungsi dampingan, dalam hal ini bekerjasama dengan BPKP. ‘’Jangan lupa untuk selalu mengutamakan fungsi dampingan,’’ katanya.(Sid)
