MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Raihan opini WTP dari BPK RI ini merupakan yang ke-10 kalinya secara berturut-turut sejak 2011 lalu hingga 2020. Menurut Anggota IV BPK RI, Dr Isma Yatun yang menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap LKPD Pemprov NTB Tahun 2020, keberhasilan Pemprov NTB ini merupakan wujud komitmen Pemprov NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan kuangan daerah secara konsisten.
‘’Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemprov NTB ini menunjukkan komitmen Pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB,’’ kata Isma saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/5).
Selain melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektifitas dan pemanfaatan aset pada Pemprov NTB dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Provinsi NTB Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK.
Untuk itu, Isma berharap terhadap opini WTP yang diperoleh Pemprov NTB ini, agar dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di mana, Isma menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan yang dimaksud ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran, menurunnya gini rasio, meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), menurunya tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali. Sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.
‘’Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas dan pemanfaatan aset pada Pemprov NTB dan instansi terkait lainnya, pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa Pemprov NTB cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah tahun 2020,’’ ujarnya.
Sementara itu, terhadap hasil LHP BPK RI ini, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah memberikan apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian. ‘’Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa, sehingga capaian ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman-teman DPRD menyebabkan WTP ke-10 kali ini terasa istimewa,’’ kata Gubernur yang pada hari ini juga tepat berusia 49 tahun.
Gubernur juga meyakini, bahwa predikat WTP ke-10 semakin memberikan nilai kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat untuk senantiasa melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa yang akan datang. ‘’Semoga sinergi yang telah berlajan baik selama ini, dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat untuk kita semua. Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat,’’ kata Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda juga mengapresiasi capaian WTP ke-10 kalinya yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi NTB. Kepada Anggota IV BPK RI, Dr Isma Yatun dan seluruh jajaran BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi NTB, Baiq Isvie berterima kasih atas upaya dan kerja keras BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB. ‘’Terima kasih juga kepada Gubernur NTB, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB, pejabat sipil, TNI dan Polri atas kehadiran dan kerjasamanya. Semoga apa yang telah dilaksanakan selama ini mendapat ganjaran dari Allah SWT,’’ kata Baiq Isvie.(Sid)
