LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Indonesia tengah dibuat geger oleh data yang diekspose Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lembaga negara yang mengelola administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tiba-tiba memunculkan data yang mengejutkan. Di mana, ditemukan data dari tahun 2014 lalu sebanyak 97.000 data pegawai negeri sipil (PNS) tak bertuan. Ironisnya, negara tetap mengeluarkan duit membayar gaji ASN siluman hingga pensiun.
Melacak kemungkinan Kabupaten Lombok Timur masuk daftar sebagai kantong persembunyian ASN siluman, Wartawan Lomboktoday.co.id coba menghubungi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur, Salmun Rahman, melalui WhatsApp (WA), Kamis malam (27/5).
Menurut Salmun Rahman, jika dilihat jumlah ASN di Lombok Timur hasil download SAPK BKN per 22 Januari 2021 berjumlah 9.702. Sementara hasil pengolahan Simpeg BKPSDM Lombok Timur per 31 Desember 2020 berjumlah 9. 572. Sedangkan dari data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, jumlah daftar penerima gaji PNS berjumlah 9.552.
Berdasarkan data tersebut kata mantan Kasat Pol PP Lombok Timur ini, dapat disimpulkan bahwa besar kemungkinan ada indikasi ASN fiktif mengingat jumlah data ASN dari BKN lebih besar dari jumlah ASN hasil pengolahan Simpeg BKPSDM maupun daftar penerimaan gaji ASN Lombok Timur. ‘’Perbedaan jumlah itu bisa jadi disebabkan oleh belum terhapusnya ASN yang sudah pensiun atau diberhentikan dalam SAPK BKN,’’ katanya.
Alumni APDN Mataram itu menyatakan, jika ASN fiktif itu benar adanya, tentu daerah merugi karena berdampak pada alokasi belanja pembangunan (belanja publik) yang berkurang di APBD. ‘’Soal kerugian bagi daerah, tentu dong berdampak langsung terhadap belanja pembangunan atau belanja publik,’’ ujarnya.
Terkait isu ASN fiktif ini, pihaknya akan segera melakukan rekonsiliasi untuk verval data ASN Lombok Timur untuk sinkronisasi. Karena Pemkab Lombok Timur ingin tahu berapa jumlah ASN yang dibayarkan gajinya dengan berapa jumlah ASN yang nyata bekerja untuk Lombok Timur. Sebab, bisa jadi katanya, ada dari ASN yang sudah pindah dan bertugas di luar Lotim namun gajinya masih dibayar oleh Lombok Timur. ‘’Kalau itu ada, dan terjadi di daerah kita, maka rugi dong kita,’’ ucapnya.(Kml)
