JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan tambahan sekurangnya 16 bangunan yang akan dikonversi menjadi fasilitas Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19 di tujuh kawasan perkotaan untuk mengantisipasi kebutuhan akibat lonjakan kasus Covid-19. Ketujuh kawasan tersebut adalah Jakarta, Bandung, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Semarang, Solo Raya, Surabaya, dan Bali.
‘’Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pemerintah, Kementerian PUPR menyiapkan tidak hanya ruang isolasi, tetapi juga rumah sakit. Contohnya Asrama Haji di Pondok Gede yang terdiri dari lima gedung yang telah diubah menjadi Rumah Sakit Darurat untuk penanganan Covid-19 dengan total hampir 900 tempat tidur, termasuk untuk menampung tenaga kesehatan,’’ kata Menteri PUPR RI, M Basuki Hadimuljono.
Gedung Asrama Haji Pondok Gede yang dimanfaatkan sebagai RS Darurat Covid-19 adalah Gedung A, Gedung B, Gedung C, Gedung H dan Gedung D5 yang sudah beroperasi secara bertahap sejak Jumat (16/7/2021) lalu. Terdapat juga Gedung D3 dan D4 yang akan dimanfaatkan untuk para tenaga kesehatan (Nakes).
Selain Asrama Haji Pondok Gede, di Jakarta juga disiapkan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput dan Gedung Pusat Kesehatan Ibu Anak (PKIA) Kiara di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Rusun Pasar Rumput memanfaatkan tiga tower yang ada dengan total 5.952 tempat tidur. Untuk Tower 1 akan memanfaatkan 689 unit dengan total 2.067 tempat tidur, Tower 2 sebanyak 606 unit total 1.818 tempat tidur, dan Tower 3 sebanyak 689 unit total 2.067 tempat tidur. Sedangkan di Gedung PKIA Kiara di RSCM akan memanfaatkan bangunan di lantai 3, 4, 5, 8, 9, dan 10 dengan total 394 tempat tidur.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara (Jubir) Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja menyampaikan, pengerjaan di RSCM ini ditargetkan selesai dalam tiga minggu ke depan. ‘’Penyelesaian renovasi Gedung PKIA Kiara RSCM paling lambat selesai pada tiga pekan ke depan,’’ kata Endra.
Selain itu, terdapat juga dua fasilitas di Bali dan empat fasilitas di DI Yogyakarta. ‘’Terdapat setidaknya tiga fasilitas RS Darurat Covid-19 di Bandung yang disiapkan dan diperkirakan mulai beroperasi pada hari ini, Rabu (21/7/2021),’’ ujarnya.
Sementara di Surabaya, Jawa Timur, lanjut Endra, saat ini tengah disiapkan RS Indrapura Surabaya untuk menjadi layanan pasien Covid-19 yang diperkirakan penyelesaian renovasinya rampung pada awal Agustus 2021 mendatang. ‘’Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan fasilitas isolasi dan perawatan Covid-19 di Semarang dan Solo Raya yang diperkirakan dapat beroperasi mulai Kamis besok, 22 Juli 2021,’’ ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi, Kementerian PUPR siap untuk terus mengkonversi bangunan lain di luar Pulau Jawa-Bali menjadi RS Darurat Covid-19. Sejak awal pandemi Covid-19, terdapat beberapa RS Darurat yang telah disiapkan, antara lain; RS Pulau Galang di Kepulauan Riau; Wisma Atlet Kemayoran dan Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta; RSUD Lamongan di Jawa Timur dan RS Universitas Muhammadiyah Malang di Jawa Timur; dan RS Akademik UGM di Yogyakarta.
Kepala Daerah Diminta Siapkan Tempat Isolasi dan RS Cadangan di Daerah
Penyiapan tempat-tempat isolasi terpusat untuk pasien Covid-19 bergejala ringan maupun tanpa gejala merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan di daerah, terutama di wilayah padat penduduk. Tanpa adanya tempat isolasi terpusat, kecepatan penularan Covid-19 di wilayah padat penduduk tersebut diyakini bisa terjadi semakin cepat dan massif.
‘’Penyiapan rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota, ini harus ada. Karena cek lapangan yang saya lakukan untuk kawasan-kawasan padat, rumah berukuran 3×3 meter dihuni oleh empat orang. Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat massif, kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan,’’ kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam arahannya kepada kepala daerah se-Indonesia yang dilakukan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (19/7/2021) lalu.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga kapasitas rumah sakit penuh. ‘’Paling tidak kita memiliki –di dalam perencanaan itu—bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat,’’ ujarnya.
Presiden Jokowi juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen. Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di setiap rumah sakit, sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien Covid-19.
‘’Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 persen atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 persen yang didedikasikan kepada pasien Covid-19. Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada pasien Covid-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu,’’ ungkapnya.
Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa. Berdasarkan data yang diterima Presiden Jokowi, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp2,3 triliun. ‘’Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran—di catatan saya—Rp12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,’’ katanya.
Demikian halnya dengan Dana Desa (DD), di mana jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya. ‘’Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,’’ ujarnya.
Jika Tren Kasus Covid-19 Menurun, PPKM Darurat Dibuka Bertahap pada 26 Juli
Presiden Jokowi juga menegaskan, jika tren kasus Covid-19 terus mengalami penurunan, maka Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan dibuka secara bertahap mulai 26 Juli 2021. ‘’Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,’’ kata Presiden Jokowi, pada Selasa (20/7/2021).
Presiden Jokowi memaparkan, untuk tahap pertama, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari akan diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Sementara, pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00, juga dengan kapasitas maksimal 50 persen.
Selain itu, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau penjual voucher, pangkas rambut, penatu atau laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis juga diizinkan buka sampai pukul 21.00. Kemudian, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka sampai pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit.
Pengoperasian sektor ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes). Sedangkan pengaturan teknisnya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Pemda). ‘’Sementara kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan, akan dijelaskan secara terpisah,’’ ucapnya.
Meskipun sangat berat, lanjut Presiden Jokowi, penerapan PPKM Darurat yang dimulai sejak tanggal 3 Juli 2021 lalu adalah kebijakan yang tidak bisa dihindarkan dan harus diambil oleh pemerintah. ‘’Ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19. Serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,’’ paparnya.
Lebih jauh, Presiden Jokowi menyampaikan, saat ini telah terlihat penurunan penambahan kasus dan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit (RS). ‘’Alhamdulillah, kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan,’’ ungkapnya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta seluruh komponen masyarakat untuk bekerja sama bahu-membahu dalam melaksanakan PPKM ini, sehingga kasus Covid-19 dapat segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. ‘’Kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, melakukan isolasi terhadap yang bergejala, dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar,’’ pintanya.
Presiden Jokowi menambahkan, pemerintah akan terus memberikan paket obat gratis kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isoman). ‘’Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan yang bergejala ringan yang direncanakan sejumlah dua juta paket obat,’’ katanya.
Selain itu, pemerintah juga terus mengintensifkan program perlindungan sosial (perlinsos) untuk mengurangi dampak ekonomi dari pelaksanaan PPKM terhadap masyarakat. ‘’Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp55,21 triliun berupa bantuan tunai, yaitu BST (Bantuan Sosial Tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, kemudian PKH (Program Keluarga Harapan), juga bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik diteruskan,’’ ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro informal. Intensif ini akan diberikan kepada sekitar satu juta usaha mikro yang masing-masing menerima sebesar Rp1,2 juta. ‘’Saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos (bantuan sosia) tersebut kepada warga masyarakat yang berhak,’’ katanya.
Presiden Jokowi kembali mengajak seluruh lapisan masyarakat dan seluruh komponen bangsa untuk bersatu melawan Covid-19 ini. ‘’Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu melawan Covid-19 ini. Memang ini situasi yang sangat berat tetapi dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19 dan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal,’’ ungkapnya.(Sid)
