Banyak Kalangan Desak Kebijakan Karantina 8 Hari Ditinjau Ulang

Tinjau Galery
Kadis Pariwisata NTB, H Yusron Hadi (paling kiri) saat meninjau lokasi galery UMKM di BIZAM menjelang event WSBK.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Kebijakan karantina 8 (delapan) hari diperdebatkan banyak kalangan. Desakan meninjau kembali kebijakan tersebut kian riuh disuarakan berbagai kalangan. Kebijakan karantina 8 (delapan) hari bagi wisatawan asing dinilai tidak relevan.

Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi NTB, H Yusron Hadi juga sempat berkerenyit dahi perihal kebijakan karantina bagi wisatawan asing yang masuk Indonesia. Terlebih, Lombok akan menjadi tuan rumah perhelatan World Superbike (WSBK) pada 19-21 November 2021 mendatang. Kehadiran penonton WSBK selama 3 (tiga) hari menjadi tidak relevan dengan proses karantina 8 (depalan) hari.

Kebijakan karantina 8 hari ini adalah hasil tinjau ulang kebijakan pemerintah yang sebelumnya menetapkan karantina 14 hari bagi wisatawan asing yang masuk Indonesia. Namun, karantina 8 hari juga masih dipandang tidak relevan banyak pihak. Termasuk dari kalangan pengamat pariwisata pelaku industri pariwisata.

Salah satunya, pengamat pariwisata nasional, Taufan Rahmadi. Taufan yang kerap disapa TR ini, menyampaikan statemen tidak sependapat dengan kebijakan itu. ‘’Yang pasti kita minta ditinjau ulang. Memang ini sudah turun dari sebelumnya 14 hari menjadi 8 hari. Tetapi ini tetap dipandang masih belum relevan. Intinya tinjau ulang,’’ tegas Taufan Rahmadi yang mengaku kurang sependapat dengan kebijakan itu.

Tanda-tanda pariwisata Indonesia akan segera pulih sudah terlihat jelas. Pertumbuhan ekonomi diharapkan terpacu menyusul sejumlah perhelatan event WSBK di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Pelaku usaha dan masyarakat NTB umumnya menyambut sumringah pulihnya pariwisata Lombok Sumbawa. Masyarakat NTB berharap keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini segera berakhir.

Pelaku usaha travel yang juga Ketua Astindo, Sahlan M Saleh, juga melihat kebijakan ini sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah, yang tidak peduli dengan ekonomi masyarakat.

‘’Seharusnya tidak ada karantina. Jadi, tidak relevan karena orang cuma mau nonton 3 hari. Masa dikarantina 14 atau 8 hari. Setelah diterpa pandemi, dan ketika kita mau bangkit, eh sekarang malah terhalang kebijakan pemerintah lagi,’’ kata Sahlan memberi komentar tidak sependapat.

Riuh komentar penolakan kebijakan karantina, dianggap banyak pihak terlalu lebay. Satu sisi pemerintah ingin ekonomi warga dan pariwisata kembali pulih. Namun sayang, pemerintah terkesan lambat. Menilik peristiwa Covid-19 di luar Indonesia sudah berdamai dengan pandemi. Bahkan hanya dari mereka yang berkerumun dalam sebuah pertandingan sepak bola. Syaratnya cukup dengan vaksin dan PCR antigen.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here