LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pengurus Forum Badan Perwakilan Desa (BPD) Kabupaten Lombok Timur, pada Rabu (8/6/2022) mendatangi Kantor Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kedatangannya diterima langsung Kadis PMD Lotim, Muh Khairi di ruang kerjanya. Rombongan yang berjumlah 6 orang itu melontarkan beberapa hal yang selama ini menjadi unek-unek BPD.
Setelah Sekretaris Forum BPD Lotim, Dedy Febri Rahmadi yang juga Ketua BPD Desa Masbagik Utara menyampaikan mukaddimah. Langsung salah seorang anggota pengurus forum atas nama Zainul, yang juga BPD Desa Kabar melontarkan secara detail apa yang menjadi ganjalan forum sehingga harus bertemu langsung dengan Kepala Dinas.
Bebera di antara persoalan yang dikemukakan Zainul, terkait statemen Kadis PMD di beberapa media yang dinilai menyinggung Kepala Desa dan BPD. Kadis PMD dituding membodoh-bodohi Kepala Desa dan BPD terkait ada desa yang berencana membeli sapi dari dana ketahanan pangan. Konon, Kadis PMD menyebut pihak desa ”bodoh” jika ingin membeli sapi.
Forum juga menyoroti agenda study banding para Kades ke Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini. Agenda yang diduga hanya jalan-jalan itu, turut serta pula Kepala Dinas PMD beserta beberapa Kepala Bidang. Tak hanya Kadis, Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy juga dikabarkan ikut serta. Forum BPD menilai hanya menghabiskan duit tanpa ada hasil yang dibawa pulang ke desa.
Dalam hal pembinaan, Dinas PMD dituding belum seimbang dalam pembinaannya antara Pemdes dan BPD. Dikesankan, Dinas PMD lebih peduli Pemdes dari pada BPD. Padahal diketahui BPD adalah mitra kerja Pemdes yang seharusnya memiliki kemampuan dan kapasitas yang seimbang. Salah satu contoh, dalam hal study banding, BPD tidak pernah diberi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas melalui study banding.
Menanggapi pernyataan yang disampaikan forum BPD itu, Kadis PMD Lotim, Muh Khairi yang didampingi Kabid PKKD, Hj Martaniati dan Kabid PKD, Lukmanulhakim menguraikan satu-persatu. Khairi menjelaskan, tidak ada pernyataan yang menyinggung apalagi membodoh-bodohi Pemdes atau BPD.
Hanya saja lanjut Khiari, ada wartawan yang bertanya, bolehkah jika ada desa yang membeli sapi dari dana pangan. Atas pertanyaan itu, mantan Kepala BKPSDM Lombok Timur menyatakan kurang tepat kalau pengadaan sapi. Sebab, besar dananya terbatas, jumlah sapi yang bisa dibeli tentu sedikit. Bila dibagikan ke masyarakat, maka sedikit masyarakat yang bisa menerima manfaat.
Namun demikian, Kadis tidak egois, jika pernyataan itu dinilai menyinggung suasana bathin para Kades, Khairi menyatakan permintaan maaf. ”Dan pernyataan maaf saya, sebelumnya sudah saya sampaikan melalui grup WA beberapa hari terakhir ini karena terus menjadi polemik. Saya tidak mau persoalan ini menjadi panjang, sekali lagi saya minta maaf walaupun saya tidak merasa bersalah,” kata Khairi.
Soal study banding kades ke Bandung belum lama ini, adalah keinginan beberapa Kades yang serius ingin mencari pola yang lebih baik dalam pengelolaan BUMDes. Kemudian disepakati untuk mencari desa yang sukses mengelola usaha BUMDes dengan sistem teknologi digital. Dengan meminta petunjuk PT Telkom pusat, direkomendasikan ke sebuah desa di Jawa Barat yang terbaik usaha BUMDes melalui teknologi digital. ”Soal hasil, tentu belum bisa terlihat, tentu pihak desa harus memulai penerapannya,” ucapnya.
Dalam hal perhatian kata Khairi, pihak PMD Lombok Timur memandang sama soal perhatian pembinaan baik kepada Pemdes maupun BPD. Soal peningkatan kapasitas BPD juga punya forsi anggaran di desa jika ingin mengadakan bimtek ataupun study banding. Tinggal pihak BPD duduk satu meja dengan Kepala Desa. ”Bagaimanapun BPD adalah mitra kerja kepala desa, tentu antara BPD dan Kades harus terjalin harmonisasi demi kemajuan desa,” saranya.(Kml)
