LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) sudah mencapai 100 persen sebagai hasil kerja semua pihak sampai batas akhir input data melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), seluruh belanja modal melalui e-katalog.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur (Sekda Lotim), HM Juaini Taufik pada acara sosialisasi percepatan pengisian e-katalog lokal dan on boarding katalog lokal, di Rupatama II, Kantor Bupati Lotim, pada Selasa (19/7/2022).
Sekda juga menyampaikan serapan DAK Lombok Timur yang hampir mencapai Rp320 miliar berada pada angka 98% lebih. Angka itu disebutnya sudah tinggi.
Kendati demikian, Sekda mengingatkan agar kinerja terus ditingkatkan. ”Kita tidak bisa bekerja dengan cara biasa-biasa, atau biasanya seperti itu. Melainkan harus mengikuti aturan dan standar yang ada. Dari pola manual ke digital, dari yang selama ini konvensional, kita terus didorong untuk selalu berubah,” kata Sekda.
Salah satunya bisa dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 terkait pengadaan barang dan jasa, harus ada partisipasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa.
Karenanya, Sekda berharap agar UMKM yang hadir dapat mengikuti sosialisasi itu dengan baik. Teknik dan keterampilan harus ditingkatkan, termasuk pemahaman aturan pelaksanannya.
Diharapkan dinas terkait seperti Dinas Perindustrian, maupun Dinas Koperasi dan UKM dapat memberikan pembinaan kepada UMKM agar dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa di daerah ini.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan kerja sama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTB dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Sementara itu, Kepala Bagian LPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB, Silaturrahman, SP., M.Si memaparkan, dalam hal e-katalog, dari 541 kabupaten baru 123 kabupaten menayangkan katalog lokal dengan 365.000 produk.
Menurut Silaturrahman, saat ini masih ada 842 produk import yang dibeli pemerintah, padahal sudah sanggup diproduksi dalam negeri. Karenanya, ditarget 40% produk dalam negeri. Dari target komitmen anggaran Rp839 triliun baru terealisasi 26,4 %.
Alumni Magister UGM itu berharap, terbangunnya kesepahaman bersama semua stakeholders pada semua sektor dalam mendukung e-katalog dan belanja pengadaan. Selain itu, lanjut pria kelahiran Desa Sepit, Kecamatan Keruak ini menekankan penyederhanaan persyaratan dan prosedur dari 9 menjadi 2 yaitu buat akun LPSE dan mendaftarkan produk dalam e-katalog serta bela pengadaan daerah.(Kml)
